Wakil Ketua KPK Johannis Tanak (kiri) didampingi Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di Gedung Merah Putih, Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. KPK melalui Johannis Tanak meminta maaf atas keteledoran dan kekhilafan penyidik KPK terkait proses hukum dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya Henri Alfian (HA) dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
Wakil Ketua KPK Johannis Tanak (kiri) didampingi Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di Gedung Merah Putih, Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. KPK melalui Johannis Tanak meminta maaf atas keteledoran dan kekhilafan penyidik KPK terkait proses hukum dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya Henri Alfian (HA) dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto.
"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada ke khilafan, ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak
Atas hal tersebut Johanis mewakili KPK menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh jajaran TNI.
Atas hal tersebut Johanis mewakili KPK menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh jajaran TNI. "Kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas ke khilafan ini kami mohon dapat dimaafkan dan ke depan kami akan berupaya kerja sama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tidak pidana korupsi," tuturnya.

KPK Akui Salah Prosedur Dalam OTT Letkol Afri Budi

28 Juli 2023 20:09
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya kesalahan prosedur dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi.

"Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada ke khilafan, ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak didampingi Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Atas hal tersebut Johanis mewakili KPK menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh jajaran TNI.

"Kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas ke khilafan ini kami mohon dapat dimaafkan dan ke depan kami akan berupaya kerja sama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tidak pidana korupsi," tuturnya.

Sebelumnya dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap Marsda Agung Handoko menilai OTT dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Marsda Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) tidak sesuai dengan prosedur.

Meski demikian, Agung menegaskan dirinya akan sepenuhnya bekerja sama dengan KPK untuk memberantas korupsi khususnya di lingkungan militer.

"Jadi mari kita bersama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka. Rekan-rekan media bisa memonitor," tuturnya. MI/Susanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News KPK tni OTT KPK Basarnas

GRAFIS