"Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan," kata Presiden Jokowi.

Dalam APBN 2020, Presiden Jokowi mengusulkan anggaran untuk Kartu Prakerja berkisar Rp7,81 triliun. "Terkait dengan reformasi sistem saya meminta kartu prakerja segera diimplementasikan tahun depan. Saya minta para pencari kerja, pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung latihan atau kursus yang diminati melalui 'platform' digital yang kita siapkan," kata Presiden Jokowi.

Contoh pelatihan yang bisa dipilih adalah barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi 'programing' hingga 'coding'. "Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif, beberapa saya sudah melihatnya," kata Presiden Jokowi. "Tempat pelatihan ketiga barulah balai latihan kerja (BLK)."

Menurut Presiden Jokowi, selain para pencari kerja baru, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program 'reskilling' maupun 'upskilling'. "Kembali lagi tolong diberikan juga kepada swasta BUMN untuk BLK. Coba komunikasi dengan swasta yang sudah berkecimpung," katanya.