Ilustrasi petani penggarap hutan. Foto: KLHK
Ilustrasi petani penggarap hutan. Foto: KLHK

Ini Saran Ahli Agar Perhutanan Sosial Tepat Sasaran

Medcom • 23 Juli 2022 19:52
Jakarta: Independent Advisor Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Swary Utami Dewi, memberikan saran agar program perhutanan sosial tepat sasaran. Perhutanan sosial diharapkan bisa benar-benar bermanfaat bagi para petani penggarap hutan.
 
Saran ini mengemuka karena selama ini muncul pertanyaan bagaimana cara jitu untuk melindungi petani penggarap yang nyatanya memang betul-betul penggarap. Yang benar-benar mengelola lahan untuk bertahan hidup.
 
Sebagai langkah awal, kata Swary, pemerintah bisa menggunakan model "kesaksian" di antara petani yang memiliki andil garapan. "Model ini memiliki unsur partisipatori yang cukup kuat. Suara tingkat tapak jelas menjadi kunci di sini," kata Swary, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 Juli 2022. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sistem crosscheck kesaksian bersama-sama petani tetangga garapannya ini, tambah dia, sekaligus merupakan sistem uji kesaksian yang bisa menguatkan para petani sesungguhnya.
 
"Tentu saja ada batas luasan maksimal per andil yang bisa dikelola setiap petani tersebut. Tujuan untuk pemerataan dan keadilan, utamanya di wilayah yang petaninya banyak, sementara lahan sangat terbatas," kata dia.
 
Baca: Presiden Jokowi: Jangan Sampai Ada Tanah Telantar
 
Dijelaskan Swary, andil garapan ini sifatnya individu. Namun, pada saat semua yang punya andil sudah terpetakan, tingkatnya naik menjadi kelola kawasan dan kelembagaan oleh kelompok yang sudah menjadi pemegang persetujuan perhutanan sosial. 
 
"Penguatan kelompok yang menaungi para petani inilah yang kemudian jadi hal penting lainnya, yakni pengelolaan kelembagaan," lanjut dia.
 
Langkah berikutnya melakukan pencermatan terhadap rencana kerja perhutanan sosial secara kelompok. Pada tahap ini, pendampingan harus semakin diperkuat. 
 
Cakupannya bisa jadi lintas sektoral hingga lintas wilayah. Harus pula ada pembagian peran untuk mendorong penguatan di antara para pihak pendukung. 
 
"Tentu saja model ini mesti terbuka untuk dievaluasi atau dikembangkan secara adaptif sesuai kekhasan dan keunikan lokasi masing-masing," ujar Swary. 
 
Program perhutanan sosial juga harus selalu didukung kebaruan dan inovasi. Cara ini diyakini bisa cukup jitu, terutama untuk lokasi atau tempat yang rawan ditunggangi penumpang gelap atau free rider, penduduknya banyak, namun lahan terbatas. 
 
"Di sini juga nampak jelas negara hadir dan berperan melindungi, sekaligus memfasilitasi petani gurem sesuai kebutuhan dan perkembangan masing-masing," kata dia.
 
Perhutanan sosial diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 9 Tahun 2021. Aturan ini merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
 
Baca: Pemerintah Siapkan Terobosan Selamatkan Hutan Jawa
 
Belakangan, pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287 Tahun 2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Aturan ini diterbitkan untuk kepentingan perhutanan sosial, penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
 
"KHDPK dengan instrumen rehabilitasi ini diharapkan bisa mengatasi 46 persen lahan kritis di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto.
 
(UWA)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif