Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat terobosan untuk menyelamatkan hutan Jawa yang semakin kritis. Tak hanya kritis, permasalahan masyarakat di kawasan hutan juga perlu penanganan serius.
"Kami membuat terobosan kebijakan yang dinamakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto, dalam webinar bertema Perhutanan Sosial Nasional (Pesona), Kamis, 21 Juli 2022.
Kebijakan ini juga diharapkan membuat Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya. Bambang mengatakan peran hutan di Pulau Jawa sebagai penyangga ekosistem begitu krusial.
"Terlebih bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan tanpa mengesampingkan masalah ekologi dan sosialnya," kata dia.
Terobosan ini dipicu data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 yang memotret mengenai kondisi hutan Jawa. Dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan Jawa, sebanyak 36,7 persen termasuk kategori miskin.
Angka kemiskinan di Pulau Jawa juga memprihatinkan. Jumlahnya sebanyak 14 juta orang atau 52 persen dari total penduduk miskin nasional yang tercatat sebanyak 26,5 juta penduduk.
Data BPS juga memotret, dari 2,1 juta hektare lahan kritis di Jawa, sebanyak 472 ribu hektarenya berada di dalam kawasan hutan.
Baca: Presiden Jokowi: Jangan Sampai Ada Tanah Telantar
Data lain juga memperlihatkan bahwa luas desa atau kampung di kawasan hutan yang terisolasi seluas 7.235 hektare, tambak telantar seluas 31.112 hektare, pertambangan seluas 1.246 hektare, dan jalan yang melintasi kawasan hutan seluas 225 hektare.
"Kondisi tersebut membuka kesadaran bersama untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan hutan di Pulau Jawa," kata Bambang.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
