Meski menawarkan solusi, Cepi mengatakan, terbitnya KHDPK juga banyak menimbulkan kekhawatiran. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah untuk menjawab kekhawatiran itu.
"Pemerintah harus berpacu menyeimbangkan antara menyejahterakan masyarakat yang menjadi mitra kelola, dengan percepatan perbaikan lingkungan," katanya.
Ke depan, ia berharap narasi bencana alam banjir dan longsor di pulau Jawa akan hilang di dalam The Forest State dan The Environment State Indonesia.
"Yang perlu disegerakan oleh KLHK adalah segera menyosialisasikan maksud dan tujuan dari KHDPK secara detail. Agar opini-opini liar yang tidak produktif sirna dan para penunggang liar segera memahami maksud dan tujuan secara utuh," kata Cepi.
Cepi juga menantikan keputusan menteri tentang siapa pengelola dari KHDPK dan bagaimana pengawasan dan pengendalian dari KHDPK. "Pengelola, pengawasan, dan pengendalian bisa menunjukkan keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam KHDPK," ujarnya.
Baca: Ada Kebijakan Baru Soal Kehutanan, Perhutani Optimalkan Sektor Bisnis
Sebelumnya, Perum Perhutani menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya, seperti karyawan demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan. Hal ini dilakukan menyusul terbitnya aturan KHDPK.
"Ada implikasi dari penetapan kebijakan KHDPK tersebut, tak terkecuali terhadap karyawan Perhutani, tapi sisi positifnya, kami menjadi lebih fokus ke bisnis dan mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya, termasuk karyawan," ujar Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 April 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
