Perum Perhutani menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya, seperti karyawan demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan. Dok. Istimewa
Perum Perhutani menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya, seperti karyawan demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan. Dok. Istimewa

Ada Kebijakan Baru Soal Kehutanan, Perhutani Optimalkan Sektor Bisnis

Ekonomi Kehutanan perhutani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumber Daya Manusia sumber daya alam
Achmad Zulfikar Fazli • 15 April 2022 16:57
Jakarta: Perum Perhutani menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya, seperti karyawan demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan. Hal ini dilakukan menyusul beredarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Nomor 287/MENLHK/PLA.2/4/2022.  
 
“Ada implikasi dari penetapan kebijakan KHDPK tersebut, tak terkecuali terhadap karyawan Perhutani, tapi sisi positifnya, kami menjadi lebih fokus ke bisnis dan mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya, termasuk karyawan,“ ujar Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 April 2022.
 
Wahyu mengatakan manajemen sudah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk inventarisasi dan pengalokasian sumber daya manusia (SDM) untuk menyokong pengembangan bisnis. Selain itu, manajemen menginventarisasi aset tanaman dan aset tetap secara menyeluruh.   

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Manajemen yakin fokus ke aspek bisnis akan mengakselerasi kecepatan kinerja Perhutani menjadi lebih kencang. “Dengan demikian, pada akhirnya semua stakeholders akan mendapat manfaat,” ucap dia.
 
Baca: Perhutani Mengintegrasikan Industri Kehutanan Secara Digital
 
Perhutani, kata dia, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah, termasuk penetapan KHDPK sesuai amanah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya Pasal 108 dan Pasal 112, dan SK Menteri LHK Nomor 287/MENLHK/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.
 
Selajutnya, Perhutani akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian LHK untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut agar keberlanjutan bisnis perusahaan, kepentingan stakeholders, termasuk karyawan, serta kelestarian hutan tetap terjaga.
 
“Pada saat yang sama, kami terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stakeholders di kalangan internal dan eksternal," ujar dia.
 
Wahyu menekankan salah satu perhatian khusus manajemen saat ini adalah menjaga Iklim yang kondusif serta soliditas antara manajemen dan karyawan. Sambil menunggu penetapan resmi keputusan tersebut, Perhutani tetap melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK-73/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, sampai dengan ditetapkannya areal definitif Perum Perhutani.
 
Perhutani berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif terhadap semua stakeholders, seperti masyarakat, pemerintah daerah, komunitas pecinta lingkungan, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, pelaku bisnis, dan karyawan. Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi Perhutani, yaitu mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.
 
(AZF)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif