"SIDIK terpilih sebagai pemenang kategori khusus tackling climate change dan menjadi satu-satunya inisiatif dari Indonesia yang mendapatkan perhargaan dalam UNPSA 2024," kata Inspektur Jenderal Kementerian LHK, Laksmi Wijayanti, melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Juli 2024.
Laksmi mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya saat menerima penyerahan penghargaan tersebut pada rangkaian acara UNPSF, di Incheon, Korea Selatan, pada 24 hingga 26 Juni 2024.
SIDIK menjadi jawara usai melalui proses seleksi, review, dan klarifikasi dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).
Apa itu SIDIK?
SIDIK adalah perangkat penilaian cepat tingkat kerentanan dan risiko iklim yang dikembangkan sejak 2012. "SIDIK bertujuan untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim," kata Laksmi.Perangkat ini dikembangkan untuk mendukung kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah dalam beradaptasi serta mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim. Perangkat ini mampu memotret data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia.
SIDIK dapat diakses melalui www.sidik.menlhk.go.id. Perangkat ini dikembangkan berdasarkan konsep kajian kerentanan dan risiko iklim yang digariskan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Laksmi menjelaskan SIDIK mengukur seberapa besar dampak perubahan iklim yang dinyatakan dalam indeks keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi.
Perangkat ini memanfaatkan data-data sosial-ekonomi, demografi, lingkungan, infrastruktur, dan proyeksi iklim.
"SIDIK mampu menghasilkan informasi tingkat kerentanan dan risiko iklim dengan unit analisis hingga level desa," kata dia.
Kenapa bisa meraih penghargaan?
Laksmi menjelaskan kenapa perangkat SIDIK bisa meraih penghargaan bergengsi. Menurut dia, kekuatan SIDIK ada pada fleksibilitasnya dalam penyesuaian indikator dan penggunaan data lokal.SIDIK juga mampu mengatur pembobotan sehingga dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke perencanaan pembangunan.
| Baca: BMKG: Fenomena Suhu Perkotaan yang Kian Panas Harus Dimitigasi |
PBB menetapkan 23 Juni sebagai Hari Pelayanan Publik. Penetapan ini dimaksudkan untuk merayakan nilai dan keutamaan pelayanan publik kepada masyarakat.
UNPSA diselenggarakan untuk memberikan pengakuan internasional tertinggi atas keunggulan dalam pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas pencapaian kreatif yang mengarah pada administrasi publik yang efektif dan responsif di negara-negara di seluruh dunia.
Di samping itu, UNPSA bertujuan untuk mempromosikan dan menghargai inovasi yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
