Jakarta: Perlu rencana jangka panjang untuk menciptakan pertumbuhan hijau yang adil bagi semua pihak. Namun, rencana tersebut pasti terkendala pada sistem pemerintahan lima tahunan.
Hal itu disampaikan Special Envoy f or The Global Blended Finance Alliance (GBFA) Mari Elka Pangestu mengingatkan dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF). Mari Elka menyebut perlu ada realokasi sumber daya publik dari prioritas pengembangan lainnya yang ditentukan oleh para pemangku kebijakan.
"Ini selalu sulit secara politis dan konseptual bagi pemerintah dan pembuat kebijakan yang mempunyai siklus kebijakan jangka pendek, karena masa jabatan hanya lima tahun dan mereka diminta untuk memikirkan kebijakan 20 tahun ke depan. Ini selalu jadi masalahnya," kata dia dilansir Antara, Jumat, 8 September 2023.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bank Dunia itu, kesuksesan mitigasi dan adaptasi untuk menciptakan pertumbuhan yang hijau dan adil perlu kerja sama semua pihak, termasuk reformasi kebijakan, mobilisasi modal yang dibutuhkan baik itu modal pemerintah, swasta atau komunitas internasional.
| Baca juga: Bank Dunia Sebut Ada Kesenjangan Pembiayaan Ekonomi Hijau |
Kebijakan strategis jangka panjang
"Tapi, bukan hanya pertumbuhan ramah lingkungan, adil dan inklusif, tapi tindakan apa yang harus kita lakukan untuk memastikan inklusivitas dan transisi yang adil dan terjangkau ini bisa tercipta," ujar dia.Mari Elka menegaskan sangat penting untuk memiliki kebijakan strategis jangka panjang terkait pengembangan rendah karbon. Indonesia sendiri telah menanamkan strategi tersebut dalam dokumen rencana pembangunan nasional.
Namun, ia menekankan rencana tersebut harus bisa diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih konkret, khususnya terhadap sektor-sektor prioritas yaitu pangan, penggunaan lahan, energi dan pertanian.
"Di sektor energi, artinya harus ada kebijakan nyata apakah subsidi di hitungan harga dan tarif, perubahan institusional termasuk terhadap perusahaan listrik negara juga harga dan insentif apakah itu pajak karbon atau lainnya. Ini hanya contoh," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
