Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sungai Telang menunjukkan hasil panen cabai di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Jambi, Minggu (7/7/2019). Foto: Antara/Wahdi Septiawan
Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Sungai Telang menunjukkan hasil panen cabai di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Jambi, Minggu (7/7/2019). Foto: Antara/Wahdi Septiawan

Aturan Perhutanan Sosial di UU Cipta Kerja Lindungi Masyarakat Adat

Ekonomi kehutanan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Media Indonesia.com • 09 Oktober 2020 15:20
Jakarta: Masuknya aturan tentang perhutanan sosial di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) disebut sebagai keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat. Dengan adanya aturan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meyakini program perhutanan sosial bisa memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan.
 
"Inilah perhatian serius pemerintah yang diimplementasikan dalam sebuah UU. Aturan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat adat, baik secara perorangan, komunitas, maupun dalam kelompok seperti koperasi," kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, kata Bambang, perhutanan sosial terbukti mampu memulihkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, banyak produk yang terkait dengan perhutanan sosial menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang memastikan masuknya aturan perhutanan sosial ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang berada di sekitar dan kawasan hutan. Masyarakat sekitar akan diberikan akses legal menggarap lahan di sekitar hutan.
 
"Jadi, petani kecil atau masyarakat adat tidak boleh dikriminalisasi. Pada UU sebelumnya malah cukup kejam. Ada istilah 'ranting tak boleh patah dan nyamuk tak boleh mati' di kawasan hutan konservasi," kata dia.
 
Akibatnya, Petani yang tidak mengerti atau tidak sengaja melakukan kegiatan di dalam hutan, terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Di aturan yang baru, Bambang menyatakan praktik tersebut tak akan terjadi lagi. Apabila ada pelanggaran, hukuman yang dikedepankan adalah sanksi administratif.
 
"UU Cipta Kerja sangat berpihak kepada masyarakat karena mengedepankan restorative justice. Penegakan hukum bagi perusak lingkungan juga semakin jelas, tegas, dan lebih terukur," kata dia.
 
Lebih lanjut, masyarakat yang mendapat izin dan akses mengelola hutan akan diberi bantuan fasilitasi dalam bentuk sarana produksi, bantuan pendampingan, bantuan bibit pohon, serta sarana dan peralatan produksi. Mereka juga akan mendapatkan sejumlah pelatihan yang sesuai untuk mempercepat produksi.
 
Baca: Menteri LHK: UU Cipta Kerja Lindungi Masyarakat Adat
 
Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Pengelolaan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta melestarikan sosial dan budaya.
Pada periode 2015-2019 pemerintah mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan untuk perhutanan sosial.
 
UU Cipta Kerja yang membahas mengenai lingkungan hutan terbagi atas dua bagian, yakni bagian persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha; dan bagian perizinan berusaha serta kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan.
 
Keduanya ditarik dari tiga UU, yaitu UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 
(UWA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif