Ilustrasi. (Foto: Antara/Eric Ireng).
Ilustrasi. (Foto: Antara/Eric Ireng).

Bank BUMN Antusias Belanja Pemerintah Gunakan Kartu Kredit

Ekonomi kartu kredit belanja negara
Eko Nordiansyah • 02 Maret 2018 13:25
Jakarta: Perbankan menyambut baik rencana pemerintah yang akan menggunakan kartu kredit untuk belanja di satuan kerja (satker) Kementerian dan Lembaga (K/L). Kebijakan ini dinilai akan mendorong peningkatan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, khususnya di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dari penggunaan tersebut akan ada tambahan transaksi secara besar. Meski tak menyebutkan jumlah pasti peningkatannya, namun Tiko memperkirakan angkanya bisa mencapaian triliunan rupiah.
 
"Kita lihat perluasannya bisa sampai triliunan sampai puluhan triliun. Tapi tergantung jenis penggunaannya, perjalanan dinas, hotel, pesawat, kita akan arahkan ke sana," kata dia ditemui di Jakarta, seperti diberitakan Jumat, 2 Maret 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bank Mandiri memperkirakan transaksi menggunakan kartu kredit tahun ini akan meningkat antara 15 sampai 20 persen. Kebijakan belanja pemerintah dengan kartu kredit diprediksi menjadi salah satu penggerak tumbuhnya transaksi di lini bisnis tersebut.
 
Baca: Risiko Pemerintah Belanja dengan Kartu Kredit
 
Tak jauh berbeda, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI juga menargetkan pertumbuhan yang sama untuk transaksi kartu kredit. Hanya saja diperlukan edukasi yang baik dari perbankan dan kementerian mengenai penggunaan apa saja yang dibolehkan menggunakan kartu kredit.
 
"Tahun lalu hampir 15 persen kenaikannya transaksi kartu kredit, tahun ini more less segitu, tambahan dengan kementerian lain. Tapi ini harus perlu edukasi, bank-bank negara harus bicara lagi," kata Direktur Utama BRI Suprajarto.
 
Dirinya menambahkan selama ini sudah ada beberapa kementerian yang belanja menggunakan kartu kredit. Namun kebijakan pemerintah menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang persediaan dalam tunai (cash), dinilai akan menambah lagi jumlah transaksi.
 
"Di kita lumayan transaksinya, lumayan. Kalau itu mau dilakukan semua anggaran APBN yang terkait dengan operasional kan bisa lebih akuntabilitas, lebih jelas juga. Buat kita perbankan sudah jalan beberapa kementerian, sudah jalan dengan BRI," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif