Kartu Kredit.ANT/Ismar Patrizk).
Kartu Kredit.ANT/Ismar Patrizk).

Risiko Pemerintah Belanja dengan Kartu Kredit

Ekonomi kartu kredit
Eko Nordiansyah • 25 Februari 2018 14:54
Padang: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan akan menggunakan kartu kredit untuk belanja di satuan kerja (satker) seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Sayangnya rencana ini dinilai berisiko karena kartu kredit tergolong utang yang harus dibayarkan.
 
Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan, kebijakan itu sebenarnya berdampak positif dalam mengurangi uang tunai dan mempercepat belanja pemerintah. Hanya saja pemerintah harus lebih berhati-hati untuk kemudahan tersebut.
 
"Harus hati-hati, kartu kredit kan bukan uang, itu utang. Ini untuk menyiasati cahslow yang lambat jadi pakai kartu kredit. Jadi siapa yang bayarin? Yang ngeluarin kartu kredit, bukan?," kata dia di Padang, Sumatera Barat, Minggu, 25 Februari 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, pemerintah sudah seharusnya memperhitungkan risiko dari penggunaan kartu kredit dalam belanja satker di seluruh K/L. Apalagi kartu kredit memiliki bunga yang harus dibayarkan sehingga akan menimbulkan risiko fiskal.
 
"Pemerintah seharusnya sudah hitung risikonya. Kalau kita bayar kan ada minimum payment dong, karena kita tahun bunga kartu kredit kan juga mahal. Risiko fiskal nampaknya agak terpengaruh," jelas dia.
 
Kebijakan pemerintah ini bekerja sama dengan himpunan perbankan milik negara (Himbara) sebagai mitra penerbit. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan mempercepat pencairan anggaran untuk belanja tertentu.
 
Adapun kartu kredit pemerintah hanya diperbolehkan untuk belanja barang operasional, barang non-operasional, barang persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan perjalanan dinas jabatan dengan plafon yang disediakan yaitu Rp50 juta sampai Rp200 juta.
 


 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif