"Untuk masalah tiket ini tidak ada jalan lain selain perbaikan fundamental. Menata ulang penerbangan rute domestik," ujar Chappy saat mengisi diskusi bersama Kelompok Kajian Peradaban (KKP) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Juni 2019.
Chappy menambahkan, industri penerbangan dalam negeri harus kuat di empat hal sebelum menggandeng maskapai asing, yakni flag carrier atau maskapai yang menghubungkan kota-kota besar seperti Garuda Indonesia, lalu maskapai perintis yang menghubungkan antarpulau terpencil seperti Merpati Nusantara yang kini sudah gulung tikar.
Tidak berhenti di situ, industri juga membutuhkan maskapai khusus carter. "Investor asing banyak menyewa pesawat carter, lho. Jadi jangan di sia-siakan," kata dia.
Kemudian, maskapai khusus angkutan barang atau kargo. "Saya rasa empat maskapai ini harus dimiliki negara dulu, minimum terpenuhi 50 persen. Setelah itu barulah meminta private sector menangani ini," lanjut dia.
Baca juga: Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Industri Penerbangan
Dia menuturkan upaya menggandeng maskapai asing bisa menjadi solusi tepat, namun bisa juga gagal. Dalam hal ini Chappy berpendapat pemerintah untuk tidak menyerahkan masalah ini hanya kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melainkan harus ada banyak institusi yang terlibat sehingga menghasilkan perencanaan yang matang.
Sementara dalam menanggapi mahalnya harga tiket, semua pihak diminta memahami bahwa untuk operasional pesawat terbang memang mahal. Belum lagi dinamika-dinamika yang ada pada industri penerbangan.
"Maskapai itu harus keluar biaya untuk BBM dan berbagai pajak. Kalau mereka disuruh turunin harga tiket sebetulnya mustahil karena sudah ada hitung-hitungannya," pungkas Chappy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
