"Pembagian wilayah sektor keuangan masih membingungkan, belum adanya desain yang terintegrasi secara menyeluruh," kata dia saat Fit and Proper Test di Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.
Dirinya menambahkan, fokus utama lembaga ini akan diselaraskan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pertama, kata dia, ASKI akan menyeleraskan beberapa cetak biru yang ada antara lain perbankan syariah, sistem pembayaran nasional, pasar modal, dana pensiun, dan sebagainya.
Baca: Hari Ini Komisi XI DPR Tentukan Pimpinan DK-OJK
"ASKI menjawab pertanyaan bagaimana struktur industri keuangan Indonesia dalam jangka panjang. Dengan ASKI bisa menghindarkan pemborosan dalam anggaran, menyinergikan aspek-aspek kelembagaan. Dengan ASKI konsumen bisa ikut serta dalam industri keuangan, dengan adanya edukasi," jelas dia.
Selain itu, ASKI akan menyempurnakan regulasi sektor keuangan secara terpadu. Hal ini akan memberikan iklim kondusif bagi pelaku usaha dan mendorong efisiensi agar bisa bersaing pada pasar global.
Dia memaparkan manfaat lainnya ASKI bagi otoritas adalah menghindari pemborosan atas pekerjaan yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara beberapa otoritas, yang masing-masing ingin membangun kapasitas dan kapabilitasnya.
"Pada akhirnya pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan Indonesia baik perbankan, industri keuangan nonbank, serta pasar modal akan memberikan edukasi dan perlindungan konsumen sehingga akan menciptakan industri keuangan yang sehat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
