Mendorong Kontribusi Industri Keuangan di Perekonomian Melalui Penghargaan

medcom.id, Jakarta: Industri keuangan diminta bisa mendukung pencapaian berbagai macam target ekonomi pemerintah di masa mendatang dan membangun kesiapan guna menghadapi integrasi sektor keuangan di ASEAN pada 2025. Kegiatan pemberian penghargaan diharapkan menjadi salah satu cara mendorong industri keuangan tumbuh lebih maksimal.
 
Cetak biru ASEAN Economic Community (AEC) 2025 menekankan tiga tujuan strategis dalam finance sector integration vision for 2025 yaitu integrasi keuangan, inklusi keuangan, dan stabilitas keuangan. Adapun tiga tujuan itu dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tanpa terkecuali, termasuk masyarakat di Indonesia.
 
Pada titik ini, industri perbankan, industri asuransi, dan industri perusahaan pembiayaan atau multifinance menjadi elemen krusial di sektor jasa keuangan. Industri-industri tersebut memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan integrasi perekonomian dengan mendukung sektor riil, perdagangan, dan investasi.

Baca: WIEF dan Tantangan Industri Keuangan Syariah
 
TOP Bank Insurance dan Multifinance, misalnya, menjadi salah satu kegiatan pemberian penghargaan yang diberikan kepada sejumlah perusahaan dalam rangka mendukung kinerjanya dan nantinya berkontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal semacam ini sebuah stimulus dan menjadi 'tenaga' baru untuk mengakselerasi kinerja.
 
Sejauh ini, industri keuangan memiliki peranan amat penting dalam memacu perekonomian Indonesia. Bahkan, industri perbankan telah berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air. Kontribusi itu lantaran dana pemerintah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup membiayai proyek infrastruktur.
 
"Kegiatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan kinerja dan layanan industri keuangan nasional usai tekanan dari pasar keuangan di emerging markets dalam 1-2 tahun terakhir ini," kata Ketua Dewan Juri TOP Bank, Insurance, dan Multifinance 2016 Suryo Danisworo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (30/11/2016).
 
Baca: Industri Keuangan yang Inklusif
 
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi menegaskan fokus pemerintah pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu yaknip pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.
 

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
 
"Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial," tutur Jokowi.
 
Baca: Industri Keuangan Inggris Dikritik Akibat Gagal Pertahankan Posisi Perempuan
 
Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan infrastruktur secara masif dalam lima tahun Pemerintahan Kabinet Kerja. Untuk pembangunan infrastruktur, membutuhkan dana sebesar Rp5.519 triliun atau USD374 miliar. Sumber anggarannya, 50 persen atau Rp2.750 triliun (USD187 miliar) di biayai APBN, sementara sisanya diminta partisipasi BUMN dan swasta.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News