Jokowi-JK Patahkan Kutukan Ekonomi
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: MI/Panca.
Jakarta: Selama empat tahun memimpin, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kall berhasil mematahkan 'kutukan pertumbuhan ekonomi'. Indonesia bisa menghentikan penurunan pertumbuhan ekonomi.
 
"Meski terdapat turbulensi ekonomi, namun dengan mitigasi kebijakan yang memadai pada 2016 terjadi titik balik ketika pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,03 persen. Pada tahun itu kutukan pertumbuhan ekonomi yang makin menurun sejak tahun 2011 berhasil dihentikan," kata Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Oktober 2018.
 
Pada 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan tipis menjadi 5,07 persen. Tahun ini, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan menjadi 5,2 persen.
 
Di saat yang sama, lanjut Erani, pemerintah Jokowi-JK berhasil menekan angka inflasi di bawah 4 persen selama tiga tahun berturut-turut, yakni 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017. Di tahun ini, pemerintah memproyeksikan inflasi berada di kisaran angka 3 persen.
 
"Ini sejarah baru di mana pemerintah bisa mengelola stablitas harga yang selama ini sulit dilakukan," ujarnya.

Baca: Indonesia Inisiasi Motor Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Perbaikan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi-JK juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sejak 2004, untuk pertama kalinya peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diiringi penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
 
Rasio Gini yang merupakan alat ukur ketimpangan pendapatan mencatat puncak ketimpangan sebesar 0,41 terjadi pada 2013 dan 2014. Setelah masa itu ketimpangan terus mengalami penurunan hingga per-Maret 2018 menjadi 0,38.
 
"Agenda aksi keadilan ekonomi sudah menghasilkan capaian yang bagus dalam empat tahun terakhir," kata Erani.
 
Erani memastikan penyelesaian masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Pembangunan inftastruktur yang masif diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap perkenomian hingga 30-40 tahun ke depan.
 
"Pemerintah tak hanya berpikir jangka pendek atau menengah, namun kepentingan jangka panjang. Di luar itu, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan secara eksesif di wilayah Indonesia Timur dan perdesaan, implikasinya, infrastruktur diharapkan tidak cuma menafkahi kebutuhan pertumbuhan, namun juga menyantuni mandat pemerataan dan keadilan ekonomi," kata Erani.





(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id