Indonesia Inisiasi Motor Pertumbuhan Ekonomi Dunia
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Foto: Medcom.id/Annisa Ayu)
Jakarta: Enam belas menteri dari negara yang berpartisipasi dalam perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersiap menghadapi dinamika ekonomi global. Perundingan bakal kembali dilakukan untuk memperbaharui mandat sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia.

RCEP merupakan sektor strategis yang diisi sepuluh negara anggota ASEAN dan enam mitra free trade agreement (FTA) ASEAN, Australia, India, Jepang, Korea, RRT, dan Selandia Baru. Status perundingan RCEP yang diluncurkan pada November 2012 di Kamboja dan memulai putaran pertamanya pada Maret 2013 di Brunei Darussalam bakal kembali diperbaharui.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia punya peran penting sebagai penggagas sekaligus koordinator perundingan ini. Kemajuan substansial menjadi penekanan yang penting untuk menjaga kepercayaan publik atas manfaat arus perdagangan dan investasi yang lancar di kawasan berpenduduk 3,4 miliar ini.

"Terutama di tengah kecenderungan terhadap proteksionisme dan meningkatnya 'perang dagang' antara dua ekonomi besar, yang dikhawatirkan akan membawa dampak negatif bila terus berkepanjangan," ujar Enggar melalui keterangan resmi, Selasa, 16 Oktober 2018.

Perundingan RCEP ini perlu diupayakan maksimal mencapai penyelesaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Negara RCEP bakal memiliki peran penting lantaran menjadi FTA regional terbesar di dunia karena mencakup lebih dari 48 persen penduduk dunia, 38 persen GDP dunia, dan sekitar 42 persen perdagangan dunia.

"Indonesia perlu menjadi bagian dari proses integrasi ekonomi RCEP ini, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya secara bersama-sama akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia dengan kelas menengahnya yang berkembang pesat dan penguasaan teknologi konsumen yang makin kuat. Bila tidak, Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara sekitar," ungkap Enggar.

Pertemuan intersesinya yang keenam pada 13 Oktober 2018 telah dilakukan di Singapura. Para Menteri RCEP sepakat untuk memperbaharui mandatnya kepada para perunding untuk mengatasi sejumlah isu akses pasar dan aturan-aturan dalam Perundingan RCEP Putaran ke-24 yang akan berlangsung di Auckland, Selandia Baru pada 18-27 Oktober 2018.

Perundingan RCEP disepakati untuk mencapai hasil yang substansial pada akhir tahun ini baik untuk perundingan akses pasar barang, jasa, dan investasi. Aturan-aturan lain untuk memfasilitasi integrasi ekonomi dari 16 negara peserta RCEP ini juga turut dibahas.

Solusi yang seimbang untuk kepentingan semua negara bakal menjadi daya tawar yang penting selain membahas anggota peserta. Sejauh ini, dari 21 bab dan lampiran yang dibahas, para perunding telah menyelesaikan empat bab. Komitmen akses pasar barang, jasa dan investasi dinilai perlu terus ditingkatkan.

Indonesia selaku Ketua Komite Perundingan RCEP, kata Enggar, sebenarnya para perunding dapat menyelesaikan tambahan lima atau enam bab tahun ini serta penawaran akses pasar yang lebih baik akhir tahun ini.

"Namun itu memerlukan perubahan sikap dari semua negara anggota untuk mencari solusi dan tidak hanya mengulang-ulang posisi yang sama untuk kepentingannya sendiri," imbuh Enggar.

Ditambahkan Enggar, tantangan besar bakal dihadapi dalam perundingan ini dibanding perundingan mega regional lainnya seperti Trans Pacific Partnership atau TPP. Tantangan itu terutama pada peserta perundingan RCEP terdiri dari negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang.

Selain itu, beberapa pasangan mitra FTA ASEAN seperti India dan Selandia Baru atau RRT dan India belum pernah memiliki ikatan FTA sebelumnya. Sehingga komitmen yang disepakati satu sama lain relatif rendah dan dapat menghambat upaya perluasan dan pendalaman mata-rantai pasokan yang coba dilakukan melalui RCEP ini.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id