Rencananya, Pemerintah bakal memberikan subsidi tarif LRT dengan skema public service officer (PSO) sebesar Rp10 ribu untuk setiap penumpang. Subsidi tersebut diberikan untuk meringankan masyarakat dan mendorong agar menggunakan transportasi umum.
"Subsidi tarifnya nanti di 2019, kan harus nunggu jalan dulu (beroperasi)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 10 Maret 2017.
Askolani menjelaskan, subsidi dengan besaran tersebut diberikan berdasarkan asumsi jumlah penumpang sementara kurang dari 200 ribu penumpang per hari. Subsidi akan dikurangi jika nantinya ada tambahan penumpang.
Baca: Alur Konstruksi Proyek LRT di Jalan Protokol Jakarta
"Hitungan (Kementerian) Perhubungan subsidinya sebesar Rp10 ribu per penumpang dan jumlah penumpang di bawah 200 ribu. Itu sementara, kita akan lihat perkembangannya, kalau sudah banyak yang pakai, subsidi pelan-pelan dikurangi. Itu kan tahap awal supaya masyarakat bisa memanfaatkan LRT," ujar Askolani.
Di samping subsidi tarif, Pemerintah akan menyuntikkan modal kepada PT Adhi Karya Tbk dan PT KAI (Persero). Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada KAI rencananya mencapai Rp 5,6 triliun sebagai investor proyek LRT Jabodetabek. Begitu pun dengan Adhi Karya.
Baca: Jokowi Minta Pembangunan LRT Tepat Waktu
Skema pendanaan LRT Jabodetabek merupakan kombinasi antara investasi non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBN. Dalam proyek LRT Jabodetabek sudah melibatkan peran KAI dan Adhi Karya. Untuk non-APBN, skemanya investor akan diberikan konsesi dan penjaminan. Sementara lewat APBN dengan memberikan PMN.
"PMN kan sekarang sudah ada. Tahun lalu, Adhi Karya sudah dikasih PMN Rp1,5 triliun, lalu KAI sebelumnya sudah Rp2 triliun. Itu jadi modal awal, dan nanti kita akan lihat lagi kalau harus ada tambahan PMN, kemungkinan bisa 2018," tutur dia.
Dirinya menambahkan, Pemerintah optimistis proyek LRT Jabodetabek senilai Rp27 triliun itu selesai tepat waktu dan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat.
"Mudah-mudahan bisa jalan, ini kan demi untuk publik dan jadi percontohan atau pilot project bagus juga," jelas Askolani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
