Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan berdasarkan laporan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil adanya kekurangan anggaran dalam program sertifikasi tersebut.
Darmin mengatakan, dari target tersebut, baru dua juta persil lahan yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sekitar Rp1,4 triliun, sementara sisanya tiga juta lahan belum teranggarkan.
Baca: Pemerintah Targetkan Lima Juta Persil Lahan Tersertifikasi Tahun Depan
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengatakan, sisanya akan minta ditambahkan dalam APBN Perubahan 2017.
"Tiga juta lagi rencananya di APBN-P," kata Darmin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat 7 April 2017.
Sambil menunggu proses APBN-P, Pemerintah terus mengembangkan sistem pengukuran dan sertifikasi lahan agar bisa dilakukan oleh juru ukur independen.
Dibutuhkan banyak juru ukur independen. Oleh karenanya untuk menciptakan juru ukur independen, Pemerintah akan membentuknya dengan pendidikan dan pelatihan vokasi.
"Kami akan launching juga program pendidikan dan vokasi untuk juru ukur," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
