Maka dari itu, Pemerintah saat ini memiliki program untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat sertifikat tanahnya. Tahun depan, Pemerintah menargetkan lima juta persil lahan bisa tersertifikasi.
"Sertifikasi tanah rakyat yang dikembangkan dan dirancang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), itu targetnya tahun depan lima juta persil tanah harus sudah tersertifikasi," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016).
Dirinya mengatakan, saat ini, baru sekitar 40 persen lahan yang sudah tersertifikasi. Diharapkan dengan adanya program ini, seluruh tanah di Indonesia akan tersertifikasi di 2025.
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah kini tengah berupaya memperbanyak juru ukur independen bukan PNS yakni dengan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi.
"Semua kurikulumnya di mana ada di Kementerian ATR, itu sudah dibicarakan ITB dan sebagainya," ujar dia.
Saat ini ada 2.000 orang juru ukur PNS namun sebagiannya sudah duduk dalam jabatan petinggi. Maka direncanakan tahun ini akan mengangkat 3.000 juru ukur swasta.
Dirinya berharap dengan dengan semakin banyaknya tanah yang memiliki sertifikat maka akan meningkatkan keuangan yang inklusif, sehingga akses masyarakat terhadap perbankan lebih mudah.
"Kalau ada setifikat, pemberian kredit akan jauh lebih cepat, sebabnya setifikasi tanah menjadi tulang punggung keuangan inklusi," tutur Darmin.
Sementara itu, Menteri ATR Sofyan Djalil mengatakan, tanpa sertifikat tanah masyarakat selama ini terpaksa pergi ke rentenir untuk meminjam uang yang digunakan demi keperluan usaha.
"Semakin banyak orang yang punya sertifikat untuk asetnya, maka semakin mudah akses ke perbankan," jelas Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
