Ketua YLKI Tulus Abadi. Foto: Antara/Wahyu Putro.
Ketua YLKI Tulus Abadi. Foto: Antara/Wahyu Putro.

YLKI: Diskon Tarif Ojol Tak Boleh Melanggar Tarif Batas Bawah

Ekonomi ojek online
Annisa ayu artanti • 13 Juni 2019 12:33
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi larangan diskon tarif ojek online (ojol) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Diskon diperbolehkan, asal tidak melanggar Tarif Batas Bawah (TBB).
 
Ketua YLKI Tulus Abadi menyampaikan, asal muasal larangan diskon tarif ojol adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat. Kemenhub membatasai agar tidak terjadi predatory price.
 
"Diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah. Asal tarif yang telah dipotong diskon oleh operator atau partner-nya masih dalam rentang Tarif Batas Bawah (TBB) sampai dengan Tarif Batas Atas (TBA)," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Medcom.id, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tulus menjelaskan, tarif untuk ojol sudah tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 348. Dalam beleid tersebut, sudah dijelaskan tentang ketentuan tarif transportasi online berdasarkan biaya batas bawah, biaya batas atas, dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi.
 
"Jadi, diskon itu tidak bisa diterima ketika penerapannya di bawah TBB," sebut dia.
 
Baca juga: KPPU Endus Indikasi Predatory Pricing dalam Diskon Tarif Ojek Online
 
Tulus menekankan, jika diskonnya bermain di antara ambang TBB-TBA itu tidak masalah. Sebab diskon adalah salah satu daya pikat konsumen.
 
Yang menjadi persoalan, Tulus melanjutkan, jika ada operator memberikan diskon tarif melewati batas yang telah ditentukan oleh Kepmenhub dengan mematok dibawah TBB. "Jika itu terjadi, bisa menjurus pada persaingan tidak sehat. Bahkan menjurus predatory pricing," terang dia.
 
Menurut Tulus, tugas Kemenhub saat ini adalah melakukan pengawasan jangan sampai diskon yang diberikan keluar dari rentang TBB-TBA. Regulator berhak memberikan sanksi jika ada yang melanggar.
 
"Kemenhub wajib memberikan sanksi kepada operator yg memberikan harga di bawah ketentuan Kepmenhub tersebut," tukas dia.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif