Melihat dua kategori ini, Erwin menilai baik pemerintah maupun masyarakat dinilai belum siap menyambut datangnya puncak bonus demografi meskipun periode masa ini sudah dimulai sejak 2012.
"Kalau kita bicara sumber daya manusia (SDM) kita harus menyiapkan SDM yang mampu kemudian memiliki tidak hanya pendidikan tinggi tetapi juga skill atau keahlian yang dibutuhkan sektor industri. Itu yang harus diantisipasi," ungkap Erwin, dalam Primetime News, Rabu 23 Agustus 2017.
Menurut Erwin selama ini yang sering kali salah kaprah dalam dunia pendidikan adalah mendorong orang untuk menjadi sarjana dengan maksud orang akan menjadi peneliti dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Padahal yang dibutuhkan sebetulnya bukan hanya itu.
Baca juga: Strategi Pemerintah Menghadapi Bonus Demografi
Mungkin saja, kata Erwin, jumlah sarjana yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan jumlahnya sedikit sementara orang yang benar-benar dibutuhkan adalah mereka yang punya keterampilan.
"Skill atau keahlian ini yang dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan oleh sektor industri. Ini yang tampaknya di daerah-daerah belum siap melihat potensi itu," katanya.
Erwin mengatakan mestinya pemerintah menyiapkan tenaga kerja yang ahli dalam dalam berbagai sektor. Secara teknis pemerintah bisa membangun sekolah-sekolah vokasi khusus untuk kepariwisataan atau industri kreatif misalnya.
Bagaimana kemudian bonus demografi ini dimanfaatkan secara optimal tentu pemerintah tidak hanya memerhatikan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang akan dimanfaatkan melainkan juga penyerapan tenaga kerja.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, kata Erwin, mestinya pemerintah bisa membuat semacam forecasting, memetakan sektor apa saja yang ke depan kemungkinan dimasuki oleh investor.
"Kalau ini bisa dipetakan pemerintah bisa menyiapkan kebutuhan pendidikan dan keterampilan apa yang kita siapkan untuk anak-anak muda kita sehingga tidak terjadi mismatch antara kesiapan SDM dengan apa yang diinginkan para investor," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
