Relaksasi DNI Bisa Ancam Sektor UMKM

Husen Miftahudin 23 November 2018 10:34 WIB
paket kebijakan ekonomi
Relaksasi DNI Bisa Ancam Sektor UMKM
Ilustrasi pelaku UMKM. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Jakarta: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Kebijakan baru yang bertujuan menggairahkan perekonomian nasional itu dinilai mengancam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi) imbasnya bisa langsung terkena kepada UMKM. Padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia terutama pada saat krisis moneter dan cukup tangguh serta penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak," kata Ketua Umum IWAPI Nita Yudi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 23 November 2018.

Nita tak menyetujui kebijakan tersebut mengingat 98 persen anggota IWAPI merupakan pelaku UMKM. Di sisi lain paket ekonomi itu dianggap tak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang pro terhadap UMKM.

Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang pro terhadap UMKM, beber Nita, di antaranya penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi tujuh persen hingga pajak UMKM menjadi 0,5 persen dari omzet.

"Saya mengimbau kepada para menteri terkait khususnya Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk meninjau kembali dan menunda kebijakan tersebut karena dinilai mengancam dan bisa mematikan UMKM dengan adanya izin kepada asing untuk bisa investasi 100 persen di 54 bidang usaha dari DNI. Kita yang sudah membangun infrastrukturnya lalu pihak asing datang dan langsung memiliki. Jelas IWAPI menolak, itu seperti penjajahan," tegas Nita.

Baca: Pemerintah Diminta Jamin Relaksasi DNI Tak Gerus UMKM

Terlebih, lanjutnya, IWAPI bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Pemberdayaan Perempuan akan meluncurkan program inkubator khusus untuk menciptakan perempuan menjadi pengusaha dan menaikkan kelas para perempuan.

"Pengusaha perempuan di kelas mikro ke kelas kecil dan menengah, ini akan meningkatkan jumlah para pengusaha di Indonesia sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap dia.

Nita mengakui jumlah investasi asing di Indonesia masih terbilang kecil dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional. Apalagi negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan biaya besar untuk pembangunan.

"Relaksasi DNI yang lebih memfasilitasi investasi asing dan domestik adalah kebijakan yang tepat (untuk pembiayaan pembangunan), tapi (relaksasi DNI) jangan di sektor UMKM. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah harus melibatkan dunia usaha dan IWAPI," pungkas Nita.

Paket Kebijakan Ekonomi XVI berfokus pada upaya relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional. Di paket ekonomi jilid XVI itu terdapat tiga kebijakan, di antaranya adalah perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday), Peninjauan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam, serta Relaksasi DNI.

Pemerintah berharap paket kebijakan ekonomi tersebut meningkatkan investasi langsung sehingga mampu menutup kenaikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Selain itu, pemerintah juga berharap kepercayaan investor akan lebih meningkat lagi dalam jangka pendek.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id