Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kedua kanan) meninjau stan usai membuka acara Bursa Kerja Nasional XIX 2019, di Bekasi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kedua kanan) meninjau stan usai membuka acara Bursa Kerja Nasional XIX 2019, di Bekasi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)

Menaker Ingin Korban PHK Dapat Jaminan Sosial

Ekonomi tenaga kerja berita kemenaker
Desi Angriani • 14 Agustus 2019 14:28
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengusulkan penambahan dua program jaminan sosial untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kedua program tersebut ialah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikat (JPS).
 
"Saya usul mewacanakan agar ini dikaji oleh banyak pihak. Agar ke depan program jaminan sosial bisa ditambah dua, JKP dan JPS," ujarnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.
 
Hanif menuturkan program baru itu penting untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di tengah disrupsi ekonomi dan ketidakpastian global.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) baru memiliki lima program. Satu program jaminan kesehatan dipegang oleh BPJS Kesehatan, sedangkan empat program lainnya, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja dipegang BPJS Ketenagakerjaan.
 
Baca juga:Pemerintah Belum Pastikan Kapan Revisi UU Ketenagekerjaan Dimulai
 
"Untuk memberikan perlindungan kepada pekerja kita di tengah berkembangnya pasar kerja yang semakin fleksibel," ungkap dia.
 
Namun demikian, Hanif belum dapat menjabarkan lebih rinci terkait besaran iuran maupun teknis pembayaran iuran tersebut. Kata dia, program ini sudah diterapkan di Malaysia dengan konsep iuran yang dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan.
 
"Kita akan lihat responsnya dulu. Detail teknisnya nanti," tambahnya.
 
Ia pun berharap program JKP dan JPS dapat diterapkan lima tahun mendatang. Hanif pun masih menunggu berbagai komentar dan saran dari dunia usaha maupun pekerja agar program tersebut tidak setengah matang.
 
"Kita tidak buru-buru biar orang berdebat dulu," pungkasnya.
 

(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif