"Saya minta perhatian EODB tidak hanya ditujukan untuk pelaku menengah dan besar. Tolong diutamakan UMKM agar diberikan kemudahan, baik dalam penyederhanaan mau pun mungkin tidak usah izin, tetapi hanya registrasi biasa," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
Menurut dia, masalah utama yang perlu dibenahi ialah prosedur yang rumit yang memakan waktu lama hingga berminggu-minggu.
"Prosedur yang ruwet dan waktu yang panjang. Sebagai contoh terkait waktu memulai usaha di negara kita membutuhkan 11 prosedur waktunya 13 hari," ungkap dia.
Ilustrasi UMKM. Foto : MI/Adam Dwi.
Jokowi membandingkan penanganan prosedur perizinan antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut dia, birokrasi perizinan di negeri tirai bambu relatif lebih singkat.
"Prosedurnya hanya empat, waktunya hanya sembilan hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka," kata dia.
Jokowi ingin peringkat EODB Index Indonesia yang saat ini di posisi 73 beranjak ke 40 besar. Untuk mencapai target itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengevaluasi komponen EODB.
"Saya minta Menko Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Moda membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
