Menko Perekonomian Darmin Nasution mencoba menjelaskan polemik tersebut. Darmin mengatakan sebenarnya dari dahulu pun memang untuk memenuhi kebutuhan garam industri di dalam negeri, Indonesia memang butuh pasokan dari luar negeri.
Darmin mengatakan, untuk persoalan kali ini, memang ada dispute atau perdebatan pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan. Kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti (KKP) tak mau memberikan rekomendasi impor pada Kementerian Perdagangan.
Padahal, dari dua bulan lalu penerintah telah mengetahui bahwa pasokan yang tersedia di dalam negeri tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.
Baca: Mendag: Garam Impor Masuk Pekan Ini
"Sebenarnya, senang atau enggak senang ternyata kita dari dulu impor garam terutama garam industri. Tahun ini kita tahu persis kalau kurang, tapi ada dispute-lah harusnya rekomendasi dari mana (KKP), tapi dia enggak mau," kata Darmin ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa 1 Agustus 2017.
Ditambah lagi, tahun ini iklim atau cuaca dipandang sedang tidak bagus sehingga mengganggu produksi garam industri. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari KKP, akhirnya mengizinkan impor garam sebanyak 75.000 ton dari Australia.
"Tahun ini memang iklimnya gak terlalu bagus untuk bikin (produksi) garam. Sehingga memang produksi produktivitasnya malah turun," ujar dia.
Selain iklim, pemerintah juga mulai mendeteksi apa yang salah dari persoalan pasokan garam di dalam negeri sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan.
"Itu pasti kemampuan teknologi petaninya ada yang kurang. Teknologi berproduksi rakyat kita terutama, itu masih seperti dulu-dulu. Padahal orang sudah punya geo membrane supaya lebih bersih," jelas Darmin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
