Workshop penyusunan buku putih Sistem Ekonomi Pancasila. Foto: Dok. KEIN
Workshop penyusunan buku putih Sistem Ekonomi Pancasila. Foto: Dok. KEIN

Muhammadiyah: Ekonomi Pancasila Mampu Atasi Ketimpangan

Ekonomi Komite Ekonomi dan Industri Nasional
M Studio • 19 Juli 2018 16:00
Jakarta: Pemerintah harus hadir untuk mengatasi masalah ketimpangan yang ada di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Jika tidak, maka persoalan tersebut sulit diatasi.
 
“Ini (negara hadir) disadari oleh para pendiri bangsa,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH Haedar Nashir, saat memberikan masukan pada workshop penyusunan buku putih “Sistem Ekonomi Pancasila” yang diselenggarakan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018. Dalam kesempatan tersebut, hadir unsur dari akademisi sejumlah daerah di Indonesia, kalangan pemerintah, serta Bank Indonesia.
 
Haedar mengungkapkan, ketika Mohammad Hatta (Wakil Presiden I RI) berbicara tentang ekonomi Indonesia, maka yang terutama dirujuk adalah terciptanya keadilan sosial. Karena itulah, Sistem Ekonomi Pancasila harus memiliki nilai-nilai penting, yaitu pemerataan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kata dia, istilah Ekonomi Terpimpin yang disampaikan oleh Bung Hatta menyiratkan bahwa pemerintah atau negara hadir untuk mengatur. “Jangan sampai seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar yang mengatur. Jangan sampai terjadi pengisapan rakyat yang lemah oleh para pemodal,” tegasnya.
 
Semangat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, papar Haedar, harus dijalankan dengan landasan kekeluargaan, seperti koperasi milik rakyat. Dalam konteks inilah keterlibatan negara menjadi penting.
 
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menambahkan, penyusunan buku putih ini diharapkan menjadi strategi nasional pelembagaan Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam konsep tersebut, antara lain perlunya kehadiran negara dalam mengatur struktur ekonomi yang berlangsung, sekaligus membela golongan yang lemah dan terlemahkan.
 
Buku putih yang diharapkan selesai dalam waktu dekat ini, lanjutnya, akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Dia berharap dapat diterima sebagai masukan untuk mendesain acuan dalam pembuatan kebijakan.
 
Workshop yang dilaksanakan selama tiga hari ini merupakan rangkaian dari diskusi yang dilakukan oleh KEIN ke sejumlah daerah, seperti Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peserta di setiap daerah tersebut beragam, dari pemerintah daerah, akademisi, pengamat, pelaku usaha besar dan kecil, pedagang eceran, tokoh masyarakat, serta organisasi non pemerintah.
 

(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif