Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Ratifikasi Tembakau Ditolak Himpunan Petani Cengkih

Ade Hapsari Lestarini • 23 Mei 2017 18:04
medcom.id, Jakarta: Pemerintah diimbau segera mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs).
 
Hal tersebut tertuang dalam The 4th Indonesian Conference on Tobacco or Health yang digelar oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) bertema "Tembakau: Ancaman Generasi Sekarang dan akan Datang" pada 15-16 Mei 2017 dan menelurkan Deklarasi Jakarta.
 
Ketua Himpunan Petani Cengkih Mapalus Sulawesi Utara Yusak Horman pun menolak keras FCTC. Menurut dia, FCTC mematikan keberlangsungan hidup petani cengkih dan tembakau.

Baca: Ratifikasi FCTC Dinilai Mematikan Ekonomi Hasil Tembakau Indonesia
 
"Jika Indonesia aksesi FCTC, maka Negara secara tidak langsung telah mematikan 2 juta petani tembakau, 1,2 juta petani cengkih, dan ratusan ribu bahkan jutaan orang yang baik langsung maupun tidak langsung terlibat di sektor pertembakauan,” tegas Yusak dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa 23 Mei 2017.
 
Menurut Yusak, penolakan FCTC merupakan salah satu hasil rapat kerja nasional (Rakernas) II beberapa waktu lalu di Sulawesi Utara. Hasil Rakernas lainnya, petani cengkih meminta Negara hadir dan peduli dengan petani cengkih dan tembakau serta keberpihakan kepada industri keretek nasional.
 
Ditegaskannya, keretek adalah hasil karya rakyat Indonesia. Berbicara tentang industri tembakau, lanjut dia, juga tidak bisa dipisahkan dari industri keretek nasional. Pun demikian, berbicara tentang keretek juga tidak bisa dipisahkan dari proses panjang sejarah hingga saat ini. Keretek berbeda dengan rokok putih.
 
Baca: Empat Arahan Presiden terhadap Pengendalian Tembakau
 
"Keretek menjadi bukti kekayaan produk budaya (heritage) Indonesia. Keretek menggunakan tembakau lokal, cengkih, klembak, menyan, dan merupakan produk asli Indonesia," ungkapnya.
 
Dalam konteks inilah, petani cengkih dan pemangku kepentingan terkait berharap Negara hadir untuk melindunginya, salah satunya tidak mengaksesi FCTC. Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang tidak ingin tergesa-gesa mengaksesi FCTC demi kepentingan nasional.
 
"Sikap negarawan Presiden Jokowi inilah yang seharusnya menjadi tauladan bagi para pemangku kepentingan demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana visi Nawacita," pungkas Yusak.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan