Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sudah membicarakan tentang mekanisme pendidikan dan pelatihan vokasional yang seharusnya ada di dalam kurikulum, yang lebih mengajarkan praktik daripada teori.
Namun sayangnya, mekanisme tersebut belum mendapatkan benang merah. Oleh karena itu, untuk mempercepat terealisasinya penerapan mekanisme pendidikan vokasional yang baru, pemerintah akan membuat konsep kebijakannya.
"Kita sedang siapkan beberapa kebijakan untuk menyambung yang sudah ada. Pertama adalah pendidikan dan pelatihan vokasional. Kita sudah lama bicarakan link and match dan tidak pernah link. Kita ubah, apakah itu pelatihan, sekolah kejuruan, atau D1 D2, D3, itu pertama harus ada konsep jelas bahwa 60-70 persen dari kegiatan itu bukan di kelas," kata Darmin, saat pemaparan kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Gedung Bina Graha, Kantor Kesekretariatan Negara, Jakarta, Selasa (25/10/2016).
Baca: Kembangkan Pendidikan Vokasi, Menteri Muhadjir Gunakan 'Senjata Pokemon'
Darmin menambahkan, harus ada perubahan konsep bahwa pendidikan vokasional tidak melulu belajar di kelas melainkan harus banyak praktik dan magang. Sehingga lulusan siswa pendidikan vokasional diharapkan dapat menjadi tenaga ahli dalam satu bidang dan sudah bersertifikat.
"Itu harusnya ada praktik dan magang dan seterusnya sehingga kurikulum SMK harus diubah dan dia mengikuti modul tertentu," jelas dia.
Oleh karena itu, lanjut Darmin, siswa pendidikan vokasional diharapkan tidak hanya mengejar ijazah saja. Namun mereka langsung memiliki keahlian yang sudah tersertifikasi dan langsung bisa bekerja.
"Jangan sekolah tiga tahun hanya dapat ijazah. Sudah gitu cari kerja susah," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
