Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono mengungkapkan, Rapat Umum Anggota Perbanas 2016 yang memilih Tiko sebagai nahkoda menjadi tonggak sejarah baru karena dilakukan secara objektif. Pemilihan langsung secara one man one vote, Tiko dinilai sebagai sosok yang pantas menjadi Ketua Umum karena didukung secara penuh dari berbagai kalangan yang melatarbelakangi Perbanas.
Baca: Geser Sigit Pramono, Bos Mandiri Nakhodai Perbanas
"Karena pemilihannya dilakukan secara langsung, one man one vote, siapa pun yang terpilih itu adalah suatu pilihan anggota. Sehingga ini menjadi hubungan yang bagus karena ini istilahnya pilihan rakyat, karena semua anggota memilih," ujar Maryono usai Rapat Umum Anggota Perbanas 2016, di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/6/2016) malam.
Regenerasi kepemimpinan di Perbanas, Tiko diharap mampu memberi perlindungan, arahan, serta inovasi bagi seluruh anggota tanpa membedakan kelas bank. Menurutnya hal tersebut penting guna menjaga persaingan yang sehat antarperbankan di Indonesia.
"Karena saingan di perbankan itu sangat sengit, antaranggota juga membutuhkan persaingan. Nah ini bagaimana supaya Perbanas sebagai organisasi bisa memberikan perlindungan masing-masing anggotanya tanpa membeda-bedakan, apakah anggota itu bank kecil, bank menengah atau pun bank besar," tutur dia.
Di sisi lain, hubungan antara Perbanas dengan Pemerintah yang selama ini renggang membutuhkan pendekatan baru agar kembali harmonis. Menurut Maryono, keduanya saling membutuhkan satu sama lain demi terciptanya perekonomian nasional yang stabil dan terjaga.
"Karena regulator tidak akan bisa memberikan suatu perubahan-perubahan atau aturan-aturan tanpa adanya masukan dari industri dan tanpa masukan dari anggota Perbanas. Sehingga yang diinginkan regulator dan apa yang akan dilakukan regulator dapat diimplementasikan oleh semua anggota Perbanas," ungkapnya.
Peran Perbanas terhadap regulator sendiri diakuinya telah cukup aktif, seperti memberikan masukan-masukan untuk memperbaiki Undang Undang (UU) Perbankan maupun UU Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.
"Kita harapkan dengan pengurus baru ini bisa melanjutkan masukan-masukan ini, kalau perlu diberikan suatu yang lebih kompleksitas sehingga ketentuan-ketentuan ini bisa menyesuaikan daripada perubahan perbankan di masa yang akan datang. Jangan hanya melihat kepentingan sesaat karena ke depan perubahan-perubahan ini akan lebih cepat dan lebih drastis," tegas Maryono.
Sementara Direktur Treasury dan Internasional Bank Negara Indonesia (BNI) Panji Irawan mengaku hubungan antara Perbanas dan Pemerintah saat ini sudah cukup baik. Namun lebih baik lagi apabila fungsi mediasi dengan stakeholder dijalankan dengan optimal mengingat tantangan gejolak ekonomi yang semakin tak terkendali.
Direktur Treasury dan Internasional Bank Negara Indonesia (BNI) Panji Irawan. (FOTO: MTVN/Husen)
"Tantangannya ini bukan lagi nasional tapi internasional karena dengan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) nanti pergerakan profesional lebih kencang lagi sehingga industri perbankan tanah air yang kuat itu sangat perlu. Dan untuk itu diperlukan pemain-pemain yang kuat didalamnya sehingga mampu mengembangkan perbankan untuk minimal 5-15 tahun ke depan," tutup Panji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
