Ilustrasi. (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)
Ilustrasi. (Foto: ANTARA/Risky Andrianto)

Kemendag Endus Monopoli Layanan Parkir Kendaraan di Mal

Ekonomi tarif parkir
Ilham wibowo • 06 Juli 2019 09:56
Jakarta: Layanan parkir kendaraan di ruang komersial wajib mengimplementasikan kewajiban sesuai regulasi pemerintah. Media dagang yang masuk kategori jasa ini bakal diawasi.
 
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggriono Sutiarto, mengatakan seluruh pengelola parkir yang mendapat izin negara wajib adil. Pengelola parkir yang memaksa konsumen menggunakan aplikasi pembayaran digital tunggal merupakan tindakan pelanggaran. Praktik tersebut diketahui mulai ditemui di sejumlah mal yang tengah melakukan kerja sama promosi.
 
"Mestinya jangan hanya (aplikator) tunggal tapi buka semuanya, supaya lebih fair lah, tidak terkesan monopoli," kata Veri ditemui di kompleks perkantoran Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Veri memastikan pihaknya mendukung penuh pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi pembayaran biaya jasa. Namun, pengelola mal tetap disarankan memiliki alternatif lain yang tidak memberatkan dan memberikan keadilan pada konsumen.
 
"Kalau orang tidak punya aplikasi tidak bisa keluar, mestinya di tempat-tempat pusat perbelanjaan disediakan untuk dapat kartu itu sehingga masyarakat yang belum tahu dapat beli di situ," ungkapnya.
 
Baca juga:Warga Diminta Laporkan Tarif Parkir Ilegal
 
Tak hanya itu, Veri juga menyoroti terkait jasa petugas valet parkir. Layanan tersebut mestinya tidak dilakukan secara eksklusif di wilayah umum dengan memberikan kelebihan pada konsumen yang membayar biaya lebih besar.
 
"Jasa valet itu bukan di depan-depan mal atau di depan pintu masuk sehingga pelaku konsumen yang bawa kendaraannya sendiri jadi tersingkir," tuturnya.
 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara spesifik ihwal implemetasi klausula baku. Pengelola parkir wajib memberikan pelayanan yang sesuai seperti besaran tarif retribusi yang juga diatur di masing-masing daerah.
 
Larangan juga wajib dilakukan bagi pengelolaan parkir yang diduga menyalahi aturan seperti klaim kehilangan kendaraan yang bukan menjadi tanggung jawab pengelola. Padahal, keputusan Mahkamah Agung Nomor 124 Tahun 2007 mengharuskan pengelola parkir mengganti kendaraan konsumen yang hilang di area parkir.
 
"Kalau sifatnya masih bisa diimbau kami bina agar dapat berubah, tapi kalau sudah banyak sekali kerugian-kerugian konsumen terhadap salah satu pelaku usaha dan ada bukti-bukti yang cukup kuat ya kami akan lakukan penindakan," tegasnya.
 

(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif