baca : Pembangunan Infrastruktur Memangkas Jarak Tempuh ke Aruk
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan empat proyek infrastruktur yang dinilai memiliki progres lambat yakni, bendungan Komering II (Tiga Dihaji), Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat, Institut Olahraga Indonesia dan Rumah Sakit Umum Provinsi Sumsel.
"Presiden minta program prioritas nasional yang ada di Sumsel dan yang ada masalah, agar dilaporkan dan akan dibantu Presiden. Lambat progresnya karena ditemukan kendala ini," kata Alex dikutip dari Media Indonesia, Minggu 19 Maret 2017.
Unntuk bendungan Tiga Dihaji, kata Alex, masalah pembebasan lahan yang belum selesai sehingga menghambat pembangunannya.
"Sebagian sudah beres dan sebagian yang belum," cetusnya.
Untuk Institut Olahraga Indonesia tidak ada masalah yang perlu dicemaskan. Hanya saja, kata Alex, proyek yang semula dibawah Kemenristekdikti itu belum juga memulai pembangunan (pengerjaan kontruksi institut) sehingga kini sudah diambil alih Kemenpora. Sehingga permasalahan yang ada dalam pembangunan institut itu diyakini akan segera berlanjut.
Alex menambahkan permasalahan dalam proyek RSU Provinsi Sumsel bukan dikarenakan lahan atau pengerjaan kontruksi bangunan. Namun dikarenakan terbatasnya anggaran APBD untuk pengadaan peralatan alkes (alat kesehatan) dimana dari kebutuhan Rp900 miliar, namun dana yang ada pada tahun depan baru mencapai Rp100 miliar. Sehingga butuh adanya tambahan dana untuk pengadaan alkes tersebut.
Diakui Alex, untuk pengerjaan keseluruhan RSU Provinsi dapat selesai pada 2018, namun ditargetkan pada 2017 sudah dapat dioperasionalkan. Masalah yang ditemui yakni diperlukannya operasional untuk pelayanan kesehatan jelang Asian Games serta diperlukan juga dukungan formasi sumber daya manusia untuk operasional rumah sakit.
"Pembangunan rumah sakit ini menggunakan APBD sebesar Rp499,5 miliar. Anggaran ini hingga 2017 nanti. Yang menjadi masalah hanya mengenai anggaran untuk memenuhi kebutuhan alkes sekitar Rp800 miliar," ungkap Alex.
Masalah yang cukup kompleks yang dihadapi Pemprov Sumsel yakni KEK TAA yang hingga kini belum kunjung berdiri bangunan ataupun kontruksi didalamnya. Pembebasan lahan yang dilakukan sejak 2014 pun belum bisa membuat Pemprov Sumsel lega. Pada tahap awal direncanakan ada 217 hektare (ha) lahan, namun pada 2016 baru selesai pembebasan lahan seluas 66,1 ha dengan anggaran sekitar Rp38 miliar.
"Kita akan upayakan pembebasan lahan sekitar 150 hektar agar tuntas tahap pertama tidak menggunakan anggaran kita. Melainkan dengan menggandeng PT Sriwijaya Tanjung Carat dengan alokasi sekitar Rp153 miliar," jelasnya.
Agar memenuhi PP No 51 tahun 2014, maka pembebasan lahan ditarget harus selesai Juni 2017 ini.
"Kita sudah mulai progresnya, maka untuk tenggat waktu prosesnya diperpanjang hingga tahun depan. Kita sudah bicarakan ini dengan Dewan Nasional KEK," jelasnya.
Untuk pembebasan lahan tahap pertama di KEK TAA, kata dia, PT Sriwijaya Tanjung Carat akan bersifat sebagai investor yang membantu dalam pembebasan lahan. "Pembebasan lahan kita melibatkan peran swasta," kata Alex.
Ia menjelaskan, proyek strategis nasional di Sumsel ada sembilan proyek biru yang artinya progresnya lancar adalah jalan tol Palembang-Indralaya, jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung, jalan tol Palembang-Tanjung Api Api, jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung, kereta api Prabumulih-Kertapati, kereta api Kertapati-Simpang Tanjung Api-Api, kereta api Tanjung Enim-Tanjung Api Api, kereta api Palembang-Jambi, dan Light Rail Transit (LRT) Sumsel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
