Di era Presiden Joko Widodo, kedaulatan pangan dicantumkan sebagai salah satu program prioritas dalam Nawacita. Pada 2014, anggaran untuk program kedaulatan pangan mencapai Rp67,3 triliun. Tahun ini, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga 53,2 persen menjadi Rp103,1 triliun.
"Komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya sampai pada memberikan pasokan produk pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan gizi dan aman," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito dalam keterangannya, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.
(Baca juga: Kejar Target Kedaulatan Pangan, Kementan Gunakan Strategi Cetak Sawah)
Di sisi lain, dia mengaku diminta Jokowi untuk mengubah pengawasan obat dan makan lewat penguatan sistem pengawasa dari Inpres terkait peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan. Ada pula Perpres yang memberikan kewenangan kepada BPOM untuk membuka Balai POM di pelosok-pelosok daerah.
"Ke depan, Presiden mengatakan juga masalah keamanan pangan adalah masalah pemerintah hadir, negara hadir. Jadi dengan adanya Perpres ini, BPOM semakin diperkuat," tegas Penny.
Keamanan, mutu dan gizi pangan termasuk bagian dari agenda pembangunan RPJMN 2015-2019. Salah satu arah kebijakan pembangunan kesehatan adalah peningkatan pengawasan pangan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
(Baca juga: Wujudkan Kedaulatan Pangan, Pemerintah Luncurkan Program AKSI Pangan)
Menurutnya, peningkatan kedaulatan pangan dengan diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, bermutu dan halal memperbesar peluang mewujudkan kemandirian ekonomi. Potensi pangan lokal maupun pangan fungsional diharapkan semakin berkembang.
Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali menyebut Pemerintahan Jokowi-JK memperhatikan kedaulatan pangan dan keamanan pangan. Masalah keamanan pangan berdampak langsung pada masyarakat. Contohnya, keracunan makanan.
"Hampir semua makanan yang menyebabkan diabetes, jantung kolestrol, kurang gizi, termasuk kanker yang kita tahu cost-nya mahal sekali, selama ini kita tidak menyadari itu. Jangan sampai anggaran BPJS kita habis hanya karena salah makan," pungkas Firdaus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
