Menkominfo Rudiantara, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Bupati Kepulauan Jabes Ezar Gaghana saat Peresmian Pengoperasian Proyek Palapa Ring
Menkominfo Rudiantara, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Bupati Kepulauan Jabes Ezar Gaghana saat Peresmian Pengoperasian Proyek Palapa Ring

Menkeu Sebut KPBU Solusi Pembangunan Infrastruktur

Ekonomi penjaminan infrastruktur indonesia
18 Januari 2019 21:19
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) efektif untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Pemerintah bisa membangun tanpa harus terkendala keterbatasan APBN ataupun berutang.
 
Hal itu diungkapkan Sri Mulyani saat melakukan tes sinyal proyek Palapa Ring Tengah bersama Menkominfo Rudiantara di Tahuna, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara.
 
Sri Mulyani mengatakan proyek ini merupakan bukti pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus membangun Indonesia dari pinggiran dan menyatukannya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Proyek Palapa Ring adalah langkah pembangunan infrastruktur fiber optik sebagai tulang punggung jaringan komunikasi.
 
“Membangun infrastruktur sekarang ini bukan hanya dari APBN, tapi juga memanfaatkan skema yang ada. Kami memanfaatkan kebijakan dan instrumen fiskal yang ada untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur," kata Sri Mulyani.
 
Salah satu instrumen untuk membantu Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk mengejar pembangunan infrastruktur adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. BUMN di bawah Kemenkeu yang memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek KPBU.
 
Penjaminan dari PII itu memberikan kepastian untuk pembayaran. Karena itulah swasta lebih nyaman ikut serta membangun infrastruktur.
 
"Kalau harus menunggu kemampuan APBN itu artinya harus menunggu sampai 15 tahun untuk bisa mewujudkan proyek Palapa Ring. Dengan adanya KPBU dan Penjaminan dari PII maka sekarang ini sudah bisa diwujudkan dan dirasakan manfaatnya. Ini merupakan wujud Nawa Cita membangun seluruh pelosok negeri," kata Sri Mulyani.
 
Baca: Palapa Ring Tengah Tuntas Dibangun, Siap Uji Coba
 
Kemenkeu sendiri sudah bisa merasakan manfaat dari kehadiran akses internet cepat ini. Saat ini pelayanan pajak di Kepulauan Sangihe bisa terkoneksi langsung dengan pusat di Jakarta.
 
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan beroperasinya Palapa Ring Tengah menghadirkan akses internet cepat di 17 kabupaten/kota di empat provinsi. Proyek itu mendapatkan penjaminan selama 15 tahun terhitung mulai Januari 2019.
 
Armand mengatakan Proyek Palapa Ring senilai Rp1,38 triliun merupakan pembangunan jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km dan kabel laut 1,787,06 km.
 
Proyek ini merupakan proyek KPBU kedua dibidang telekomunikasi yang sudah beroperasi dan mendapat penjaminan pemerintah melalui PT PII. Armand mengatakan skema KPBU dalam membangun infrastruktur sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan menjangkau sampai ke pulau terluar Indonesia.
 
Armand berharap kehadiran sambungan internet di Kepulauan Sangihe dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk mendukung aktivitas pemerintahan, pemerataan pendidikan, bahkan menggerakkan roda perekonomian bagi wilayah-wilayah potensial.
 
"Dengan beroperasinya Palapa Ring Tengah, puskesmas bisa terhubung langsung dengan RS rujukan. Begitu juga dengan pengembangan pendidikan. Sebab, kesehatan dan pendidikan merupakan fokus utama pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang baik," ujar Armand.
 
Sebagai informasi, proyek yang bernilai Rp 1,38 triliun ini memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps. Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema KPBU atau public private partnership (PPP).
 
Pembiayaan proyek dilakukan dengan skema availability payment yang memungkinkan pemerintah mengganti modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) atau 1,25% dari pendapatan perusahaan telekomunikasi.
 

 

(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif