Kabag Protokol dan Humas Kementerian BUMN Ferry Andrianto. Foto: Medcom.id/Zakaria Habib.
Kabag Protokol dan Humas Kementerian BUMN Ferry Andrianto. Foto: Medcom.id/Zakaria Habib.

Moratorium Anak Usaha Baru Tak Berlaku Bagi BUMN Jasa Konstruksi

Ekonomi kementerian bumn Pergantian Direksi BUMN
Zakaria Habib • 14 Desember 2019 16:31
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghentikan sementara (moratorium) pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN. Namun moratorium tersebut tak berlaku bagi anak usaha perusahaan negara yang mengikuti tender untuk melaksanakan proyek-proyek di bidang usaha jasa konstruksi.
 
Kabag Protokol dan Humas Kementerian BUMN Ferry Andrianto mengatakan, selain bidang usaha jasa konstruksi, anak usaha BUMN yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol juga dikecualikan. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang berfokus pada pembangunan infrstruktur.
 
"Prinsipnya ada moratorium pembentukan anak usaha baru, kecuali bagi anak usaha yang kelola jasa konstruksi dan tol. Ini sesuai dengan arahan Presiden," ujar Ferry dalam diskusi Populi Center di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Ferry, langkah yang dilakukan Erick merupakan upaya untuk mengonsolidasikan anak usaha BUMN agar sesuai dengan bisnis inti perusahana induk. Sebab, ada banyak anak usaha yang usahanya tidak relevan dengan core business BUMN induk.
 
"BUMN induk yang punya anak usaha tersebar, diharapkan tetap fokus pada core business sehingga anak usaha yang tidak relevan itu dikonsolidasikan ke yang bisnis itu. Jangan sampai juga anak usaha yang suplai dan topang induknya," jelas Ferry.
 
Dia menjelaskan penyebab banyak anak usaha yang tak sesuai dengan core business BUMN. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan perusahaan pelat merah induk kala itu. Namun lama-kelamaan anak usaha BUMN tersebut malah melenceng dari bisnis inti sang induk.
 
Erick, kata Ferry, sedang melihat kembali anak usaha BUMN yang tidak mendukung bisnis induknya. Termasuk jangan sampai pihak swasta merasa usahanya diambil alih oleh BUMN.
 
"Meskipun BUMN merupakan entitas bisnis yang profesional juga agen pembangunan yang membawa misi pemerintahan di bawah Presiden, namun tak boleh mengambil peran 100 persen sehingga mematikan usaha yang dilakukan pihak swasta," tegasnya.
 
Ferry mengakui, dulu BUMN mengambil peran swasta karena kala itu swasta belum optimal dalam mengelola bisnis tersebut. Ketika ada peluang usaha yang bagus namun swasta tak mau mengambil peran, maka BUMN yang mengambil peluang tersebut.
 
"BUMN tidak boleh mematikan usaha swasta, menjadi katalisator usaha kita. Kenapa BUMN harus aktif merespons cepat? Yang dulu swasta kurang optimal. Bahwa BUMN, ketika dari aspek ekonomis swasta tidak mau, peran BUMN harus tampil di sana," tutup Ferry.
 

(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif