UMKM Berkontribusi Besar Terhadap Jaring Pengaman Sosial-Ekonomi

Jakarta: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dinilai berkontribusi besar terhadap jaring pengaman sosial maupun penyangga utama ekonomi kerakyatan. Pemerintah harus mampu memberikan bantuan nyata kepada UMKM terkait akses bahan baku, dana perbankan dan nonbank, distribusi, serta pemasaran. 
 
"Tolong diingat, ekonomi Indonesia enggak ambyar total waktu krisis ekonomi 98 di Indonesia karena terutama pelaku UMKM yang jadi katup ekonomi sosial di tingkat terbawah masyarakat. Itu sebabnya, dalam beberapa pasal di rancangan omnibus law, perlindungan usaha dan kesempatan berusaha bagi UMKM termasuk menjadi daftar prioritas," ujar Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Marwan menjelaskan UMKM di Indonesia mencapai 98 persen lebih dengan menyerap 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi 60 persen ke produk domestik bruto (PDB). UMKM, terang dia, mampu bertahan karena memiliki etos pantang menyerah, penuh kreativitas, serta sangat mandiri dari aspek produksi hingga pemasaran. 


Ilustrasi UMKM. Foto: MI/Adam Dwi
 
Menurut Marwan, kemudahan akses jutaan pelaku UMKM ke perbankan dan nonbank juga harus menjadi prioritas. Sejak dekade 70-an peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus memperkenalkan skema kredit mikro atau bentuk pinjaman yang jumlahnya relatif kecil buat orang-orang yang tidak dapat mengakses perbankan untuk membantu jutaan orang di Bangladesh lewat Grameen Bank. 
 
Tak hanya itu, lanjut Marwan, dunia dikejutkan karena Grameen Bank menggandeng raksasa kapitalis Danone yang menggelontorkan dana 1,6 juta Euro pada 2016. Bentuk kerja samanya antara lain produksi yoghurt rakyat Bangladesh yang dipasok ke bisnis besar minuman Danone.
 
"Sungguh ini inspirasi menarik yang bisa jadi referensi bagi kalangan swasta besar, perbankan, serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Mau tidak mereka berpihak dan mempercayai keuletan jutaan kinerja pelaku UMKM kita yang juga pengamal sejati ekonomi kerakyatan di Indonesia," ujar mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 
Marwan meminta pemerintah mencontoh cara ekonom dari Peru, Hernando De Soto, yang menawarkan sebuah cara yang tidak konvensional dalam mengurangi masalah kemiskinan untuk mengembangkan UMKM.
 
Menurut Hernando, orang miskin bukan karena tak punya modal. Tapi negara tidak memberikan legalisasi atas aset-aset mereka. Hernando kemudian menyarankan pemerintah Peru mendata ulang aset si miskin dan memberikan mereka sertifikat agar bisa meminjam modal ke bank. Dengan cara ini mereka dapat masuk serta bersaing dalam sistem ekonomi pasar.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News