Financial close PLTU Batang ini telah mendapat penjaminan bersama dari pemerintah bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Sementara lima proyek lainnya adalah pembangunan jalan tol yang tiga di antaranya telah mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII.
PLTU Batang dengan daya 2x1.000 megawatt (mw) senilai USD4 miliar atau setara Rp52 triliun (kurs Rp13.000/USD) mendapat kucuran dana dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan beberapa sindikasi perbankan komersial internasional kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku Badan Usaha. Dengan tercapainya financial close ini maka proyek PLTU ini dapat segera melanjutkan pembangunan untuk mencapat target penyelesaian.
Di saat bersamaan, seharusnya dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dengan Badan Usaha pemenang lelang, Perjanjian Penjaminan antara Badan Usaha dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dan Menteri PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), yang meliputi tiga ruas jalan tol yaitu Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda dan Pandaan-Malang.
Ruas Tol Manado-Bitung terbentang sepanjang 39 kilometer (km), Balikpapan-Samarinda 99 km, Pandaan-Malang 38 km, Serpong-Balaraja 30 km, dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung 185 km, dengan total nilai proyek sekitar Rp49 triliun. Penandatanganan ini merupakan langkah Pemerintah dalam mendorong pergerakan
penumpang, meningkatkan pertumbuhan sosial/ekonomi dan meningkatkan konektivitas antardaerah.
Namun sayang, prosesi dan penandatanganan penjaminan pembiayaan enam proyek infrastruktur strategis dan prioritas nasional dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang rencananya dilakukan hari ini di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian harus ditunda. Alasannya, Presiden Joko Widodo memanggil seluruh menteri untuk melakukan rapat terbatas di Istana Negara.
Baca: Tunggu Jokowi, Pendanaan PLTU Terbesar di Asia Tenggara Batal Diteken Hari Ini
Padahal, beberapa menteri terkait penandatanganan tersebut telah hadir di kantor Kemenko Perekonomian. Di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menko Perekonomian Darmin Nasution, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofjan Basir.
"Upacaranya (prosesi dan penandatanganan) besok di Istana (Negara)," ujar Menteri ESDM Sudirman Said seraya meninggalkan kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
