Hal tersebut disampaikan dia saat memberikan pengarahan dalam acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Badan Kepegawai Nasional (BKN) di JCC, Senayan, Jakarta Selatan.
baca : Kemenkeu Pertimbangkan Usulan Tambahan PMN LMAN di APBNP 2017
"Kalau dilihat dari total belanja Pemerintah Pusat, 26,1 persen dari total belanja Pemerintah Pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan bagi para birokrat," kata Ani, Rabu 10 Mei 2017.
Dalam APBN 2017, dari pagu anggaran Pemerintah Pusat Rp1.315,5 triliun, sebesar Rp343,3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai yang mana jika dibagi untuk belanja pegawai kementerian atau lembaga (K/L) Rp220,2 triliun dan non-K/L Rp123,1 triliun.
Ani menegaskan, persentase belanja pegawai di daerah jauh lebih besar. Menurut laporan tahun lalu, ada 131 daerah kabupaten atau kota yang rasio belanja dan tunjangan pegawainya di atas 50 persen dari total belanja APBD.
"Jadi APBD hanya untuk belanja pegawai," ujar dia.
Tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat apakah dengan rasio tersebut mereka telah melayanj masyarakat dengan baik. Apakah tidak ada cara yang lebih baik untuk Pemda membelanjakan APBD? Hal ini menjadi concern Presiden Jokowi untuk membenahi.
"Presiden sudah melihat ini dan memang meminta untuk kami Kemendagri, Kemenpan RB untuk melakukan hal-hal yang visa membuat pemerintah lebih fokus untuk APBDnya melayani masyarakat dan program-program dalam rangka untuk pembangunan," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
