Hal ini menjadi kajian komperhensif yang tengah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Direktur Kepatuhan, Potensi dan Penerimaan DJP Yon Arsal mengatakan, wajib pajak di luar negeri lebih memilih untuk deklarasi asetnya daripada repatriasi. Padahal, deklarasi dikenakan tarif dua kali lipat dibandingkan repatriasi.
"Kami harus lakukan kajian komperhensif, kenapa orang memilih deklarasi tapi enggak bawa pulang, padahal tarifnya lebih tinggi di semua periode," kata Yon ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senis 3 April 2017.
baca : Langkah Menkeu Bentuk Reformasi Perpajakan Demi Penerimaan Negara
Yon mengatakan, dirinya pun tertarik untuk mempelajari penyebabnya. Berdasarkan dugaan awal yang dia buat, apakah memang betul dana mereka di negara tersebut ditahan agar tak dipulangkan? atau apakah instrumen investasi yang ditawarkan dalam UU tidak menarik?.
"Saya sebenarnya tertarik mengetahui apa penyebabnya, apakah karena mereka menilai kepastiannya tidak ada," ujar Yon.
Deklarasi luar negeri selama sembilan bulan penerapan tax amnesty tercatat Rp1.031 triliun. Angka ini pun terbilang kecil jika dibandingkan dengan perkiraan adanya dana WP di luar negeri mencapai Rp4.000 triliun. Artinya kepatuhan pajak WP Indonesia yang simpan dana di luar negeri masih patut dipertanyakan.
Yon pun mengingatkan, bagi yang belum ikut tax amnesty agar bersiap-siap terhadap momentum pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) pada 2018.
"Kunci utamanya akan lebih gampang kalau ada AEoI 2018. Kita punya data base orang yang punya data di luar sementara di dalam yang baru masuk Rp1.000 triliun, nanti tinggal matching-in data yang kita punya, dengan data itu," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
