"Anggaran tersebut diberikan untuk dua proyek IKN yang telah mendapatkan fasilitas," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023.
Ia memerinci, kedua proyek tersebut mendapat fasilitas penyiapan proyek atau project development facility (PDF) pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) atau pemindahtanganan BMN dalam rangka IKN, termasuk penyiapan dokumen perjanjian sebesar Rp49 miliar.
Kemudian, fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan untuk Proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN termasuk untuk fasilitas pengembangan proyek dan penyiapan dokumen perjanjian senilai Rp170 miliar.
Pengembangan proyek empat rusun
Adapun fasilitas pengembangan proyek yang dimaksud yaitu untuk empat Rusun Prakarsa Badan Usaha, yaitu Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Precinct Core prakarsa Korea Land Housing serta Rusun ASN di North Government WP 1A KIPP-IKN prakarsa Summarecon.
Selanjutnya, Rusun Hankam di WP 1A dan Rusun ASN di WP 1B prakarsa CCFG-RBN serta Rusun ASN di Pemerintahan Barat WP 1A prakarsa Nindya Karya.
Suminto menjelaskan, fasilitas pengembangan proyek keempat rusun tersebut masih dalam proses penyiapan persyaratan pengajuan permohonan PDF di Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
| Baca juga: 90 Investor Serius Berinvestasi di Ibu Kota Baru, Ini Rinciannya |
Proyek KPBU non IKN
Selain untuk IKN, Kemenkeu turut mengalokasikan anggaran DP untuk proyek KPBU non IKN sebesar Rp158,4 triliun pada 2023 yang meliputi proyek Proving Ground Bekasi senilai Rp11,6 triliun, Jalan Lingkar Selatan (JLS) Badung Rp1,9 triliun.
Kemudian Bandar Udara Singkawang sebesar Rp11,9 triliun, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas Il sebanyak Rp2,5 triliun, Rusunawa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei senilai Rp10,5 triliun,
Lalu, untuk Rusunawa Cisaranten Rp23 triliun, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Rp18,9 triliun, Jaringan Gas Batam Rp7,7 triliun, SPAM Kamijoro Rp10,6 triliun, SPAM Jatigede Rp6,3 triliun.
Selanjutnya Bendungan dan SPAM Merangin Rp18,7 triliun, Rusun Karawang Spoor Rp7,7 triliun, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka lembaga internasional Rp0 (menggunakan mekanisme kerja sama lembaga internasional), serta SPAM Pekanbaru Rp26,9 triliun.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
