"Kami ingin lapor juga, kami menerima cukup banyak menerima pernyataan minat atau letter of interest yang hingga kemarin, hingga minggu lalu jumlahnya 142 dan sekitar 90 itu kami kategorikan sebagai pihak yang serius,” kata Bambang, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, dilansir dari Antara, Senin, 6 Februari 2023.
Bambang merinci, pernyataan minat tersebut berasal dari 25 investor bidang infrastruktur dan utilitas, 15 sektor edukasi, 14 jasa konsultan, lalu 10 sektor perumahan, sembilan mixed use dan komersial, delapan sektor teknologi, lima sektor kesehatan, empat kantor BUMN dan swasta, serta dua sektor kantor pemerintah.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sementara itu proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk perumahan yang terdiri dari 184 tower dengan nilai investasi mencapai Rp41 triliun berasal dari Summarecon senilai Rp1,67 triliun, lalu Nusantara’s Consortium sebesar Rp30,8 triliun, dan Korea Land and Housing senilai Rp8,65 triliun.
| Baca: Miris! 90% Negara di Dunia Alami Kemunduran Pembangunan Manusia |
Bambang menuturkan pembiayaan untuk membangun IKN masih dengan skema 20 persen dari APBN dan 80 persen menggunakan investasi dari investor. Otorita IKN pun telah membagi sembilan generator ekonomi yang pembangunannya akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari generator pertama yakni pusat pemerintahan nasional.
"Kawasan pusat pemerintah ada di nomor satu dan di kawasan lain kami membuka diri investor untuk masuk ke sana, tapi tentunya akan berbeda karena di kawasan pusat nomor satu sudah akan tersedia infrastruktur dasar,” ucapnya.
Investasi tahap prioritas 2024, lanjutnya juga dibagi menjadi tiga zona dengan prioritas utama adalah pembangunan kawasan Istana Presiden, empat Kantor Kemenko, Kementerian yang langsung mendukung Presiden, dan ekosistem pendukung.
Berbeda dengan tahap awal perencanaan, otorita IKN memutuskan untuk turut memprioritaskan pembangunan ekosistem pendukung di sekitar kawasan pusat pemerintahan dengan membangun infrastruktur dan fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan standar internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, mixed use, komersial dan niaga seperti pusat perbelanjaan dan fasilitas hunian.
"Kami ingin agar di 2024, kita juga bisa melihat sebagai kota yang memiliki ekosistem, artinya fasilitas untuk mereka yang pindah dan ingin melakukan kegiatan lain selain administratif pemerintahan juga tersedia nanti,” pungkas Bambang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
