"Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," ujar Sri Mulyani seusai rapat paripurna mengenai persiapan Ramadan dan Kebijakan Fiskal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Saat ditanya soal detail program apa saja dari pemerintah selanjutnya yang akan diakomodasi, Bendahara Negara itu menjelaskan belum bisa merinci. Sebab, pemerintah masih menunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pasangan calon pemenang pemilihan presiden 2024.
"Untuk detailnya nanti kan kita lihat, masih ada sebulan, sekaligus juga untuk menghormati proses pemilu ya," ucap Sri Mulyani.
Persiapan anggaran secara formal, sambung Menkeu, akan mulai dilakukan pada Maret 2024. Kemudian, ia juga mengatakan pemerintah akan rapat lagi dalam sidang kabinet membahas pagu indikatif.
"Sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya namun masih dalam konteks wadah APBN yang sehat dan kredibel," tutur dia.
Postur anggaran program presiden terpilih
Saat ditanya terkait skema model postur anggaran yang dibuat untuk mengakomodasi program presiden terpilih, Menkeu menuturkan sejauh ini hanya ada satu model. Meskipun demikian, ia menuturkan pemerintah telah menentukan range (batasan) penerimaan negara.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambung Sri Mulyani, akan memasukkan berbagai program reformasi bidang perpajakan sehingga bisa berkontribusi pada penerimaan.
"Jadi kita membuat estimasi mengenai penerimaan negara, pajak, bea cukai penerimaan nasional bukan pajak (PNPB) di dalam range untuk 2025. Tentu karena sekarang pun masih jalan perlu ada akurasi untuk membuat estimasi itu," tutur Menkeu.
Untuk postur awal, ia menjelaskan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara pemerintah yang akan menargetkan defisit antara 2,45 persen sampai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP). Presiden, sambung Menkeu, juga meminta agar postur anggaran 2025 mengantisipasi kondisi ekonomi global.
"Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya sehingga dalam situasi global yang suhunya tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga," terang Sri Mulyani.
| Baca juga: Hmm..Pemerintah Rela Defisit Fiskal Bengkak Demi Danai Makan Siang Gratis |
Makan siang gratis
Program makan siang gratis menjadi perdebatan, mengingat anggaran yang akan digelontorkan tak main-main. Bahkan, bisa membuat defisit fiskal APBN tahun depan melebar lebih jauh.
Tim kampanye Prabowo mengatakan, program makan siang gratis pada awalnya akan membutuhkan dana hingga Rp120 triliun sebelum mencapai Rp450 triliun ketika cakupan nasional tercapai pada 2029.
Program makan siang gratis disebut dapat memperlebar defisit anggaran sebesar 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
Dengan mengasumsikan setiap anak dari usia satu tahun hingga akhir sekolah dasar (SD) yang berjumlah sebanyak 58 juta anak menerima satu kali makan sehari senilai Rp15 ribu, dengan total selama lima hari dalam seminggu misalnya, maka biaya yang digelontorkan pemerintah dalam setahun sebanyak Rp193,2 triliun.
Perhitungan tersebut mengasumsikan defisit anggaran pada 2025 kurang dari 2,5 persen dari PDB, dan pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut sebesar 5,3 persen hingga 5,6 persen, dinukil dari dokumen Kemenko Perekonomian.
Sebagai perbandingan, defisit fiskal pada 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen PDB. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini dipatok sebesar 5,2 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
