Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden setelah hasil penghitungan suara cepat (quick count) menunjukkan mereka telah memenangkan hampir 60 persen suara, sebelum hasil resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun, pengumuman resmi dari KPU paling lambat pada 21 Maret 2024.
Melansir Investing.com, Senin, 26 Februari 2024, salah seorang sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya menyebutkan jika Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai menghitung biaya program makan siang tersebut.
Ini juga selaras dengan perkiraan para analis yang mengungkapkan jika program ini dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia.
Defisit anggaran melebar 0,33% PDB
Dokumen yang disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menunjukkan, program makan siang gratis dapat memperlebar defisit anggaran sebesar 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
Dengan mengasumsikan setiap anak dari usia satu tahun hingga akhir sekolah dasar (SD) yang berjumlah sebanyak 58 juta anak menerima satu kali makan sehari senilai Rp15 ribu, dengan total selama lima hari dalam seminggu misalnya, maka biaya yang digelontorkan pemerintah dalam setahun sebanyak Rp193,2 triliun.
Perhitungan tersebut mengasumsikan defisit anggaran pada 2025 kurang dari 2,5 persen dari PDB, dan pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut sebesar 5,3 persen hingga 5,6 persen, dinukil dari dokumen Kemenko Perekonomian.
Sebagai perbandingan, defisit fiskal pada 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen PDB. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini dipatok sebesar 5,2 persen.
| Baca juga: Tak Mau Ambil Pusing soal Pemerintahan Baru, Sri Mulyani: Aku Ngurusin APBN Aja! |
Dibahas pada rapat kabinet
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, program ini akan dibahas dengan Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet yang akan diselenggarakan hari ini. Diketahui, Airlangga sendiri merupakan anggota tim kampanye pemilu Prabowo.
Adapun, tim kampanye Prabowo mengatakan, program ini pada awalnya akan membutuhkan dana hingga Rp120 triliun sebelum mencapai Rp450 triliun ketika cakupan nasional tercapai pada 2029.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
