Bank Indonesia (BI) melaporkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III-2023 turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal III-2023 tercatat sebesar USD393,7 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada akhir kuartal II-2023 yang mencapai USD396,5 miliar.
Lalu, apa itu utang luar negeri? Kenapa Indonesia harus berutang?
Utang negara/pemerintah atau sovereign debt adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Utang negara terbagi atas pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN).
Melansir berbagai sumber yang dirangkum Medcom.id, utang jenis pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar dengan persyaratan tertentu.
Selain dalam bentuk pinjaman, utang negara juga berbentuk SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN atau obligasi pemerintah merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya.
Sedangkan SBSN diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Jenis SBSN terdiri dari SBSN Domestik dan SBSN Internasional.
| Baca juga: Pantesan.. Cadangan Devisa Naik Jadi USD138,1 Miliar Gegara Pemerintah Tambah Utang |
Berutang untuk apa?
Dalam menjalankan anggaran fiskal, terdapat opsi surplus, defisit, dan berimbang. Ketiga opsi tersebut dipilih berdasarkan pendapatan pemerintah yang kurang (defisit), pendapatan pemerintah berlebih (surplus), maupun pendapatan negara yang sama dari belanja pemerintah (berimbang).
Sumber pendapatan utama pemerintah dari pajak. Pemerintah tidak mampu mencukupi pendapatan dari pajak karena dapat membebani masyarakat dan membutuhkan proses yang panjang dan rumit, maka pilihan yang dapat diambil adalah berutang.
Melansir laman Instagram terverifikasi Kemenkeu @kemenkeuri, pemerintah mengajak masyarakat untuk turut serta membantu membiayai pembangunan negara lewat pembelian SBN.
"SBN ini contohnya investasi SBR (Savings Bond Ritel) atau sukuk yang biasa Temankeu beli. Artinya, Temankeu berinvestasi ke negara. Pasti untung, dan dijamin oleh negara," jelas Kemenkeu.
Porsi SBN yang mendominasi utang negara (mencapai 88,97 persen dari total utang negara), menggambarkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan dan peran masyarakat dalam pembangunan yang minim risiko.
"Yang jelas, semua utang yang dikelola itu sudah direncanakan sejak awal penyusunan APBN. Jadi terukur seberapa dana yang dibutuhkan, bagaimana bayar cicilannya, dan yang pasti sesuai dengan kemampuan bayar," tegasnya.
| Baca juga: Aturan Baru Perhitungan Pajak Gaji Pekerja, Ini Simulasi untuk 3 Kategori |
Utang negara bayarnya pakai apa?
Kemenkeu menjelaskan, utang negara dibayar menggunakan pendapatan negara. Meskipun negara memiliki utang luar negeri yang pembayarannya bisa bengkak seiring gejolak nilai tukar dan inflasi, namun struktur utang luar negeri tersebut dipastikan sehat.
Bank Indonesia membeberkan ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan kuartal lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal III-2023 tercatat sebesar USD188,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar USD192,5 miliar, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3 persen (yoy).
Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.
Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Struktur rasio utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh rasio utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh rasio utang luar negeri berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,0 persen dari total rasio utang luar negeri.
Selain itu, komposisi utang pemerintah saat ini didominasi instrumen SBN. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik alias rupiah sebesar 70,54 persen.
"Langkah ini jadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi perubahan mata uang asing dan dampaknya ke pembayaran utang luar negeri."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
