Menurut Bhima, DBH tersebut tidak adil dan menyarankan pemerintah pusat untuk melakukan penambahan variabel windfall tax terhadap keuntungan sumber daya alam (SDA), baik untuk perusahaan migas, tambang, dan perkebunan besar.
"Itu tidak adil karena harga minyak mentahnya saat ini naik signifikan. Harus dievaluasi ulang DBH ditambah variabel windfall tax," kata Bhima saat dihubungi Media Indonesia, Senin, 12 Desember 2022.
Bhima melanjutkan, dengan windfall tax atau pajak terhadap kenaikan harga komoditas nantinya akan dialirkan langsung ke pemerintah daerah sebagai dana bagi hasil SDA.
| Baca juga: DBH Minyak Kabupaten Meranti Disebut Tak Adil, Kemenkeu: Lifting Turun Kok Minta Naik! |
Ia mencontohkan, Kabupaten Meranti sebagai penghasil migas, maka 70 persen keuntungan hasil migas di tengah harga minyak yang tinggi akan mengalir langsung ke kas kabupaten meranti nantinya. "Dengan seperti itu, tentunya lebih adil bagi masyarakat di daerah," imbuhnya.
Selain itu, Bhima juga mengingatkan agar pemerintah daerah setempat untuk tidak boros dalam belanja pegawai dan barang yang tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan penduduk lokal.
Ia menyarankan agar dana tersebut dapat dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial serta mendorong laju UMKM.
(FICKY RAMADHAN)
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
