Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: AFP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: AFP.

Salah Banget! Pekerja Gaji Rp5 Juta Dikenakan Pajak 5%

Annisa ayu artanti • 03 Januari 2023 15:56
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara dan meluruskan mengenai berita yang beredar terkait pajak lima persen bagi penerima gaji Rp5 juta di akun instagram pribadinya.
 
Bendahara negara tersebut sangat menekankan berita-berita yang beredar mengenai hal tersebut adalah salah besar.
 
"Gaji 5 juta dipajaki 5 persen ITU SALAH Banget..!!!" tulis Sri Mulyani, Selasa, 3 Januari 2023.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan, untuk pekerja yang menerima gaji Rp5 juta per bulan tidak ada perubahan terkait perpajakan yaitu pajak yang harus dikeluarkan tidak sampai lima persen untuk karyawan yang belum memiliki keluarga, tetapi hanya 0,5 persen.
 
Sementara itu jika sudah berumah tangga dan memiliki anak satu, pekerja yang memiliki gaji Rp5 juta tidak diwajibkan untuk pajak.  
 
Baca juga: Insentif Perpajakan Diarahkan untuk Bantalan bagi Perekonomian 

"Kalau Anda jomblo tidak punya tanggungan siapapun, gaji Rp5 juta, pajak dibayar adalah sebesar Rp300 ribu per tahun atau Rp25 ribu per bulan. Artinya pajaknya 0,5 persen BUKAN lima persen," jelasnya.
 
"Kalau Anda sudah punya istri dan tanggungan satu anak. Gaji Rp5 juta per bulan TIDAK KENA PAJAK," tegasnya.
 
Sri Mulyani juga menegaskan pajak diterapkan oleh pemerintah itu sesuai dengan asas keadilan. Hal itu sekaligus menampik luapan emosi netizen atas pemberitaan tersebut. Netizen banyak yang berkomentar seharusnya orang kaya dan para pejabat yang membayar pajak.
 
"SETUJU DAN BETUL BANGET..! mereka yang kaya dan para pejabat memang dikenakan pajak. Bahkan untuk yang punya gaji di atas Rp5 miliar per tahun, bayar pajaknya 35 persen (naik dari sebelumnya 30 persen). Itu kita-kira pajaknya bisa mencapai Rp1,75 miliar setahun ..! Besar ya.." tulisnya lagi.
 
"Adil bukan..?" imbuhnya.
 
Ia menjelaskan uang pajak yang masyarakat keluarkan digunakan oleh pemerintah untuk pelayanan publik. seperti listrik, subsidi, jalan raya, hingga kereta api.
 
"Lihat sekelilingmu, listrik, bensin pertalite, LPG 3 kg semua disubsidi pakai pajak. Sekolah, rumah sakit, puskesmas, operasinya pakai uang pajak. Jalan raya, kereta api, internet yang kamu nikmati, itu juga dibangun dengan uang pajak anda. Pesawat tempur, kapal selam, prajurit dan polisi hingga guru dan dokter, itu dibayar dengan uang pajak kita semua," tegasnya. 
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
 
 
(ANN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif