"Yang jelas menteri investasi tugasnya adalah mendorong investasi. Kalau ada yang mau investasi tidak mungkin ditolak. Mau Tiongkok atau negara manapun, investasi mereka akan menguntungkan Indonesia," kata Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, dikutip Selasa, 15 Agustus 2023.
Piter menuturkan potensi untuk mendapatkan keuntungan dari KEK Sorong sangat terbuka. Namun, pemenuhan bahan baku untuk industri di kawasan itu harus tersedia. Industri yang dimaksud yakni smelter nikel. Piter menuturkan nilai investasi untuk membangun smelter membutuhkan dana besar.
| Baca: Sudahkah Indonesia Merdeka dari Kemiskinan? |
"Smelter adalah investasi yang nilainya sangat besar. Mereka pasti tidak mau rugi karena tidak tersedianya bahan baku," ucap Piter.
Hitung jumlah smelter yang dibutuhkan
Ia menambahkan, pemerintah juga harus menghitung dan memastikan jumlah smelter dan bahan baku yang dibutuhkan. Pasalnya, hal itu akan berdampak pada pemenuhan bahan baku terhadap smelter-smelter yang ada di Indonesia.
"Jadi pemerintah sangat perlu memperhitungkan berapa banyak investasi smelter yang akan dibangun disesuaikan dengan tingkat produksi nikel. Jangan sampai kebanyakan bangun smelter dan menyebabkan smelter-smelter tersebut berebut bahan baku," ujar Piter.
Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serius mengelola KEK Sorong. Hal itu diperlukan agar dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.
KEK Sorong merupakan satu-satunya KEK di wilayah Papua. Menurut Bahlil, jika tidak ada perkembangan realisasi investasi di KEK Sorong sampai dengan akhir 2023 maka status KEK tersebut dapat dicabut. Namun, Bahlil meminta hal itu tidak dilakukan.
"KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya saya," ucap Bahlil.
"Jadi pemerintah sangat perlu memperhitungkan berapa banyak investasi smelter yang akan dibangun disesuaikan dengan tingkat produksi nikel. Jangan sampai kebanyakan bangun smelter dan menyebabkan smelter-smelter tersebut berebut bahan baku," ujar Piter.
Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serius mengelola KEK Sorong. Hal itu diperlukan agar dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.
KEK Sorong merupakan satu-satunya KEK di wilayah Papua. Menurut Bahlil, jika tidak ada perkembangan realisasi investasi di KEK Sorong sampai dengan akhir 2023 maka status KEK tersebut dapat dicabut. Namun, Bahlil meminta hal itu tidak dilakukan.
"KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya saya," ucap Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
