Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, hingga saat ini konsep terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum mengarah pada keputusan final.
| Baca juga: Transportasi Umum Jadi Kunci di Tengah Krisis Energi Global |
"Jadi, intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini," ucap Seskab Teddy dikutip dari Antara.
Ia menegaskan belum ada kebijakan resmi yang diambil terkait pemotongan gaji menteri. Pemerintah masih menimbang berbagai aspek sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika wacana tersebut direalisasikan.
Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau untuk menteri, tidak masalah. Kita tunggu saja kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya.
Ia juga memperkirakan besaran pemotongan gaji yang tengah diwacanakan berada di kisaran 25 persen.
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Kementerian Keuangan disebut akan melakukan penyesuaian langsung terhadap belanja kementerian, terutama pada program yang dinilai kurang prioritas atau belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Langkah efisiensi ini tidak hanya menyasar program kerja, tetapi juga membuka peluang pengurangan belanja di tingkat pejabat negara.
Wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri pun muncul sebagai simbol solidaritas dalam penghematan anggaran negara.
Purbaya menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif bahwa pejabat negara turut berkontribusi dalam upaya menjaga kesehatan fiskal.
Meski demikian, kepastian kebijakan masih menunggu hasil pembahasan internal pemerintah dalam waktu dekat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
