Menurut Djoko, lonjakan tekanan energi tidak lepas dari konflik geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dampaknya memaksa banyak negara mengambil langkah penghematan energi secara agresif.
| Baca juga: Jam Operasional TransJakarta, MRT, dan LRT saat Malam Tahun Baru |
Sejumlah negara bahkan menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas. Pakistan memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan dan mengurangi tunjangan BBM bagi instansi pemerintah. Mesir menaikkan harga bahan bakar hingga 30 persen. India memperketat distribusi gas sekaligus mengurangi subsidi energi.
Langkah serupa juga diambil negara Asia Tenggara. Thailand dan Vietnam mendorong kerja dari rumah serta membatasi mobilitas. Filipina bahkan menerapkan empat hari kerja dan memangkas konsumsi energi di lembaga pemerintah hingga 20 persen.
Namun, Djoko menilai negara dengan sistem transportasi publik yang kuat justru mampu mengambil kebijakan lebih progresif. Korea Selatan menyesuaikan harga energi secara dinamis, Jepang mengandalkan cadangan minyak, sementara Australia bahkan menggratiskan transportasi umum untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi.
Di Indonesia, pemerintah merespons dengan kebijakan hemat energi, termasuk membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan mendorong ASN menggunakan transportasi umum. Meski begitu, implementasi kebijakan ini dinilai belum optimal.
“Hingga saat ini, hanya Jakarta yang benar-benar siap dari sisi transportasi publik,” ujar Djoko.
Ia mencontohkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Sementara di daerah lain, meski sudah ada transportasi modern, layanan tersebut belum mampu menjadi tulang punggung mobilitas harian.
Djoko menilai pemerintah terlambat dalam membenahi sistem transportasi umum. Di banyak kota, angkutan publik bahkan nyaris hilang atau beroperasi dalam kondisi yang tidak layak.
Program Teman Bus yang diluncurkan sejak 2020 juga dinilai belum menunjukkan keberlanjutan yang kuat. Pemangkasan anggaran membuat target pengembangan menyempit. Hingga kini, baru Manado yang berhasil merealisasikan program tersebut.
“Komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan transportasi publik masih dipertanyakan,”
katanya.
Di sisi lain, kebijakan penghematan energi seperti mendorong bersepeda dan berjalan kaki dinilai belum realistis. Infrastruktur yang tidak memadai membuat risiko kecelakaan meningkat.
Data juga menunjukkan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi masih sangat rendah. Minimnya jalur khusus, jarak tempuh yang jauh, serta faktor keamanan menjadi hambatan utama.
Menurut Djoko, tanpa perbaikan infrastruktur yang serius, tren bersepeda hanya akan bersifat sementara dan tidak mampu menjadi solusi jangka panjang.
Meski begitu, ia melihat ada harapan dari sejumlah daerah yang mulai membiayai transportasi publik secara mandiri melalui APBD. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
Kedepan, Djoko menekankan pentingnya perubahan orientasi anggaran daerah. Belanja pemerintah seharusnya difokuskan pada pembangunan transportasi publik, bukan pada fasilitas birokrasi seperti kendaraan dinas.
Ia juga mendorong percepatan elektrifikasi transportasi umum sebagai solusi jangka panjang. Transformasi ini diharapkan tidak hanya menyasar kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan hingga daerah terpencil.
“Transportasi publik bukan sekadar alat mobilitas, tetapi juga kunci efisiensi ekonomi dan ketahanan energi,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
