Belanja Negara hingga semester I-2023 tercatat sebesar Rp1.255,7 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp891,6 triliun, tumbuh tipis 1,6 persen dibandingkan semester I-2022.
Artinya, sebanyak 71 persen dari total belanja negara adalah belanja pemerintah pusat. Jumlah belanja ini baru 39,7 persen dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun ini.
Terlihat, kecepatan belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Juni 2023 belum mencapai 40 persen. Sementara, penerimaan negara telah mencapai 57 persen.
"Maka posisi dari APBN surplus," kata Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin, 24 Juli 2023.
Adapun, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp417,2 triliun, hanya 41,7 persen dari target APBN. Dari belanja K/L ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pembangunan infrastruktur prioritas.
Sementara itu belanja non K/L yang dikelola mencapai Rp474,4 triliun atau 38,1 persen dari total target APBN Kita. Belanja non K/L ini, terdiri dari belanja yang biasanya langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, seperti subsidi BBM, kartu prakerja, dan subsidi pupuk.
Mayoritas belanja non-K/L didominasi oleh belanja untuk masyarakat. Dari Rp891,6 triliun yang dibelanjakan pemerintah, sebesar 55,2 persen atau Rp492 triliun merupakan belanja yang langsung manfaatnya diterima masyarakat.
"Artinya APBN sangat diandalkan terutama bagi kelompok rentan dan miskin," jelas Bendahara Negara tersebut.
Belanja perlindungan sosial
Dari Rp492 triliun, dalam enam bulan dibelanjakan untuk perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta kelompok keluarga yang mengandalkan penerimaan dari APBN tiap bulannya.
Lalu dalam enam bulan Rp492 triliun itu dibelanjakan juga untuk kartu sembako Rp22,3 triliun kepada 18,7 juta kelompok penerima manfaat, atau Rp3,7 triliun tiap bulannya.
Kemudian keluarga rentan dan miskin ini juga didaftarkan untuk mendapatkan akses kesehatan. Tiap bulan APBN membayarkan akses BPJS Kesehatan Rp3,9 triliun per bulan bagi 96,7 juta peserta, atau Rp23,2 triliun dalam 6 bulan.
Ini adalah negara yang langsung diberikan untuk melindungi masyarakat miskin. Masih banyak belanja lain yang langsung dinikmati masyarakat dari mulai biaya operasi sekolah, program Indonesia pintar untuk memberikan beasiswa kepada 10,9 juta, bantuan benih kepada para petani, bantuan pupuk organik, bantuan alsintan.
Di sisi lain dalam bentuk subsidi yang dirasakan masyarakat umum yaitu subsidi listrik Rp42,9 triliun atau Rp7,1 triliun per bulan. Lalu subsidi kompensasi BBM Rp57,7 triliun atau Rp9,6 triliun per bulan, serta subsidi elpiji 3 kilo gram Rp32,5 triliun atau Rp5,4 triliun per bulan.
Untuk subsidi di bidang perumahan sebesar Rp344,7 miliar untuk 84.500 unit rumah. Untuk subsidi kartu prakerja telah dieksekusi sebanyak Rp2,28 triliun, dinikmati oleh 529 ribu peserta.
"Ini adalah APBN yang operasinya langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dengan berbagai hal itu, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia terus berubah," jelas Sri Mulyani.
| Baca juga: Menkeu: Kinerja APBN Semester I Tetap Solid |
Tambahan bansos beras
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah meminta menambahkan bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin. Nanti pada Oktober hingga Desember 2023, pemerintah akan menambahkan Rp8 triliun kepada 1,3 juta keluarga kelompok yang rentan. Setiap kelompok atau keluarga mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.
"Jadi mereka akan mendapatkan total 30 kilogram beras dalam 3 bulan. Ini adalah tambahan bansos yang perlu diperkuat pada saat guncangan dan tekanan masih terjadi, dan pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan. Sehingga kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yaitu kelompok paling miskin," kata Sri Mulyani.
Infrastruktur jalan juga terus diperbaiki karena merupakan salah satu infrastruktur yang mempengaruhi produktivitas mobilitas. Saat ini sudah mulai dieksekusi, dari Rp14,64 triliun usulan, pemerintah telah menyiapkan DIPA dan segera dicairkan atau bahkan sudah dimulai dilakukan kontraknya sebesar Rp7,45 triliun, sedangkan sebesar Rp7,2 triliun sedang dalam proses penyelesaian.
"Artinya 2.740 kilometer jalan akan diperbaiki dan 1.350 meter jembatan akan diperkuat dan diperbaiki. Dengan langkah ini diharapkan akan ada akselerasi kegiatan ekonomi berkualitas pada semester II-2023 dan juga penyerapan anggaran," kata Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
