"Belanja proyek strategis nasional IKN sampai dengan 31 Agustus 2023 sudah terealisasi 21,8 persen," kata Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Ludiro saat konferensi pers di Manokwari, Papua Barat, dilansir Antara, Sabtu, 30 September 2023.
Ia merinci realisasi belanja klaster infrastruktur IKN tercatat Rp4,7 triliun dari pagu sebesar Rp26,5 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan Istana Negara dan kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan permukiman (tower rumah susun aparatur sipil negara dan hankam), dan jalan tol IKN.
Kemudian duplikasi Pulau Balang bentang pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir Sungai Sepaku, serta pengendalian banjir daerah aliran sungai (DAS) Sanggai, Pamaluan, dan Tengin.
"Kalau klaster infrastruktur sebagian besar penanggungjawabnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," jelas Ludiro.
| Baca juga: 10 Konglomerat Masuk IKN, Ini Gurita Bisnis di Belakangnya |
Alokasi anggaran pembangunan non klaster infrastruktur IKN
Selanjutnya, kata dia, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan non klaster infrastruktur IKN dengan pagu sebesar Rp3 triliun untuk kegiatan seperti koordinasi dan persiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ibu kota negara, dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga.
Selain itu anggaran non klaster infrastruktur diperuntukkan kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengaman Polri, serta operasional Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN).
"Realisasi belanja non klaster infrastruktur IKN 2023 sebanyak Rp1,6 triliun dari total pagu. Non infrastruktur tersebar di beberapa kementerian/lembaga," tutur Ludiro.
Ia menerangkan total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN di Sepaku, Provinsi Kalimantan Timur sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp75,5 triliun.
Total anggaran tersebut terdiri dari realisasi APBN 2022 sebesar Rp5,5 triliun kemudian mengalami peningkatan alokasi pada APBN 2023 menjadi Rp29,4 triliun, dan RAPBN 2024 sebesar Rp40,6 triliun.
"2024 dianggarkan Rp40,6 triliun karena rencananya sudah mulai beroperasi meski belum sepenuhnya. Tetapi, 2024 itu sebagian pegawai pemerintahan sudah mulai berkantor di IKN," kata Ludiro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
